Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Sejumlah persoalan infrastruktur di kawasan pesisir mengemuka saat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Faisan Lelo Badja, menggelar reses di Dusun V Perumahan Nelayan, Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kamis (23/04/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Parigi Tengah, Kepala Desa Pelawa Baru, tokoh masyarakat, pemuda, serta nelayan yang memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak di wilayah mereka.
Dalam dialog bersama legislator, warga menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai. Salah satu perwakilan masyarakat, Ajis, mengungkapkan kerusakan jalan di kawasan permukiman nelayan yang kerap menyulitkan aktivitas, terutama saat musim hujan.
Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan bronjong untuk mencegah abrasi yang mulai mengancam wilayah pesisir, serta pemasangan lampu jalan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
“Yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan jalan, bronjong, dan lampu jalan. Itu sangat dibutuhkan masyarakat demi kenyamanan dan keselamatan warga,” ujar Ajis.
Ia berharap, berbagai aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
Menanggapi hal itu, Faisan Lelo Badja menegaskan seluruh usulan masyarakat pada prinsipnya dapat diperjuangkan, namun harus melalui mekanisme dan tahapan administrasi yang berlaku.
Ia menjelaskan, pemerintah desa memegang peran penting dalam proses pengusulan program pembangunan melalui penyusunan proposal resmi yang nantinya diteruskan ke tingkat pemerintah daerah hingga pusat.
“Semua usulan masyarakat ini harus melalui permohonan dari desa sehingga bisa diusulkan ke Pemerintah Daerah Parigi Moutong, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan sampai ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, kelengkapan dokumen dari pemerintah desa akan mempermudah proses pengawalan agar program pembangunan dapat masuk dalam skala prioritas.
Faisan juga mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi, sehingga berbagai kebutuhan infrastruktur di wilayah pesisir dapat diperjuangkan secara bertahap.
“Selama usulan itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kami akan berupaya mengawal dan memperjuangkannya sesuai kewenangan yang ada,” tutupnya.
