PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan terukur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Salah satunya melalui partisipasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan Diseminasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini dipusatkan di ruang lobi Kantor Bupati, Jumat (27/03/2026), dan diikuti oleh jajaran OPD sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Diseminasi tersebut berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sekaligus mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengenai indikator kinerja kunci, bobot, serta sistem penilaian kinerja pemerintah daerah. Kegiatan ini dipimpin oleh Harry Kusuma.
Dalam pemaparannya, diseminasi menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap indikator kinerja kunci sebagai dasar evaluasi kinerja. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah, khususnya dalam aspek pengawasan dan evaluasi program.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Diseminasi ini juga bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada pemerintah daerah terkait indikator kinerja sebagai tolok ukur evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Harry Kusuma menekankan pentingnya pembelajaran dari daerah lain di Sulawesi Tengah, seperti Kabupaten Sigi dan Kota Palu, yang dinilai menunjukkan kinerja bertahap, terencana, serta mampu menghasilkan capaian yang efektif.
Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih terukur dan akuntabel, dengan orientasi pada hasil nyata. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
