Sigi Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Sigi terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program strategis nasional, khususnya dalam bidang perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Sigi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kantor Bupati Sigi, Desa Bora, pada Jum’at, 10 Oktober 2025.
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, diperlukan layanan penanganan dugaan pelanggaran HAM yang kuat, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui nota kesepakatan ini, Pemkab Sigi dan Kemenkumham Sulawesi Tengah sepakat untuk mengembangkan model layanan yang lebih terintegrasi demi memperkuat perlindungan HAM di tingkat daerah.
Bupati Rizal menilai, sinergi ini merupakan tonggak penting dalam membangun budaya HAM yang lebih kokoh di Kabupaten Sigi, serta mendukung visi daerah menuju masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.
“Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dalam berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sigi,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal implementasi kesepakatan tersebut agar tidak berhenti pada seremonial, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, S.Pd., S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat, para staf ahli, asisten, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Sigi.
