PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi sejumlah wilayah membuat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperpanjang status Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla selama satu bulan.
Keputusan itu diambil dalam rapat evaluasi lintas sektor yang digelar di Gedung Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Rabu (23/9/2026).
Plt Kepala BPBD Parigi Moutong, Rivai, mengatakan perpanjangan status siaga darurat dilakukan dengan mempertimbangkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan potensi karhutla masih tinggi. Sementara itu, musim hujan diperkirakan baru mulai pada awal November.
Selain faktor cuaca, kata Rivai, keputusan tersebut juga mempertimbangkan usulan dari pemerintah desa dan kecamatan yang hingga kini masih menghadapi dampak kekeringan.
“Berdasarkan pertimbangan BMKG, prakiraan musim hujan awal November, serta adanya usulan dari desa dan kecamatan, kami sepakat memperpanjang status siaga darurat selama sebulan lagi,” ujar Rivai.
Ia menjelaskan, status siaga darurat berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Namun, penanganan dan pemantauan lebih diprioritaskan pada delapan kecamatan yang berada di wilayah utara, membentang dari Palasa hingga Moutong.
Dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Mepanga dan Bolano disebut menjadi daerah yang paling terdampak kekeringan. BPBD bersama tim gabungan masih melakukan distribusi air bersih sekaligus menangani sejumlah kejadian karhutla.
“Wilayah dari Siniu hingga Moutong sampai saat ini belum diguyur hujan. Mepanga dan Bolano adalah yang paling terdampak, sehingga penyuplaian air bersih dan penanganan karhutla kami pusatkan di sana,” kata Rivai.
Dalam penanganannya, BPBD tidak bekerja sendiri. Sejumlah pihak turut dilibatkan, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI) yang membantu menyediakan armada tangki air untuk mendukung distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.
Rivai menambahkan, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengantisipasi kekeringan yang berulang setiap tahun. BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) telah mengusulkan pembangunan sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait.
“Wilayah utara ini rutin mengalami kemarau tiap tahun. Karena itu, kami tidak bisa hanya mengandalkan penanganan sementara secara sektoral, tapi butuh solusi permanen seperti pembangunan sumur bor yang saat ini sedang kami usulkan,” ujarnya.
