Jakarta, Timursulawesi.id – DPRD Kabupaten Parigi Moutong terus mengawal kepentingan petani dengan membawa langsung berbagai persoalan sektor pertanian ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Dalam kunjungan konsultasi di Jakarta, Kamis (2/7/2026), para legislator memperjuangkan ketersediaan pestisida, peningkatan sarana produksi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi guna mendukung musim tanam 2026–2027.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, S.Sos., didampingi Anggota DPRD lintas komisi, yakni Suyadi, Moh. Irfa’in, SH, Rusno Tandriono, Arnol, SH, Salimun Mantjabo, dan Hi. Sami. Rombongan diterima langsung oleh perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan, S.Si., M.Sc.
Dalam kesempatan tersebut, Sayutin Budianto menegaskan bahwa kunjungan itu bertujuan memastikan ketersediaan bantuan pestisida menjelang musim tanam 2026–2027. Menurutnya, ancaman serangan hama wereng, ulat grayak, dan tikus sawah di sejumlah wilayah Parigi Moutong harus diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu produktivitas pertanian.
“Prinsip kami jelas, petani harus memiliki kepastian sarana produksi sebelum musim tanam dimulai. Jangan sampai lahan sudah siap, tetapi pestisida belum tersedia,” tegas Sayutin.
Senada dengan itu, Moh. Irfa’in menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan pemerintah. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Salimun Mantjabo, Arnol, SH, dan Hi. Sami yang meminta agar jadwal distribusi serta kuota bantuan di setiap kecamatan disampaikan secara terbuka kepada kelompok tani guna mencegah terjadinya penyimpangan.
Selain persoalan pengendalian hama, Rusno Tandriono turut mengusulkan percepatan perbaikan jaringan irigasi di Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Menurutnya, infrastruktur pengairan yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas lahan sawah sekaligus mendukung efektivitas penggunaan pestisida di tingkat petani.
Sementara itu, Suyadi menyoroti persoalan yang dihadapi petani di Kecamatan Mepanga dan Ongkamalino yang menerapkan pola tanam IP300 atau tiga kali tanam dan tiga kali panen dalam setahun. Kondisi tersebut menyebabkan siklus perkembangan hama dan tikus tidak pernah terputus sehingga biaya produksi petani terus meningkat.
Karena itu, ia mengusulkan agar Kementan mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam pendampingan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sekaligus memberikan dukungan bantuan insektisida dan rodentisida melalui Dinas Pertanian daerah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Lolitha Tasik Taparan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Parigi Moutong yang aktif memperjuangkan kebutuhan petani. Ia memastikan seluruh usulan akan ditindaklanjuti dengan meminta DPRD bersama dinas terkait segera melengkapi data RDKK terbaru, peta sebaran hama, serta dokumen usulan pembangunan irigasi Palasa untuk dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
“Untuk periode 2026–2027, kami berupaya mengantisipasi kekosongan pestisida di wilayah rawan. Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu serta dukungan logistik pengendalian hama akan kami sinkronkan bersama Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Lolitha.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan komitmen DPRD Kabupaten Parigi Moutong untuk terus mengawal realisasi seluruh usulan yang telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian RI, sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi dan produktivitas pertanian di Bumi Songu Lara Mombangu semakin meningkat.
