Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Persoalan kesejahteraan aparatur desa hingga ketimpangan program nasional mencuat dalam agenda reses Ketua Fraksi Keadilan Rakyat (gabungan PKS–Hanura), Mohamad Fadli, di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Minggu (24/05/2026). Pertemuan ini menjadi wadah terbuka bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Kegiatan tersebut dihadiri aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat. Sebagai anggota legislatif dari PKS yang telah tiga periode mewakili Dapil II, Fadli dikenal dekat dengan konstituennya. Dalam reses kali ini, ia tidak hanya menggelar pertemuan formal, tetapi juga menyambangi warga secara door to door guna menyerap aspirasi secara lebih mendalam.
Isu kesejahteraan menjadi perhatian utama. Warga mengungkapkan bahwa gaji aparat desa untuk bulan April belum dibayarkan meski surat keputusan telah diterbitkan. Keluhan serupa juga datang dari tenaga pendidik terkait gaji guru PPPK paruh waktu yang belum terselesaikan. Di sisi lain, pemangkasan anggaran desa dinilai berpotensi menghambat jalannya pemerintahan di tingkat desa.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti belum meratanya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah wilayah di Kecamatan Tinombo Selatan, termasuk Desa Sigenti Selatan, dilaporkan belum tersentuh program tersebut, berbeda dengan kecamatan lain yang sudah lebih dahulu merasakan manfaatnya.
Menanggapi hal ini, Fadli menegaskan akan segera mengoordinasikan persoalan tersebut dengan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah.
“Kami sebagai perwakilan masyarakat akan menyampaikan ini kepada pimpinan untuk segera dilakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk melalui gabungan komisi. Kami juga akan mempertanyakan realisasi program MBG agar dapat merata di Tinombo Selatan,” tegasnya.
Di sektor pemberdayaan masyarakat, Kelompok Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Desa Sigenti mengusulkan bantuan seragam. Sementara itu, warga Dusun 4 Sarambu mengajukan pengadaan bosara untuk mendukung kegiatan sosial dan adat. Terkait rencana pengembangan durian montong, Fadli mendorong warga membentuk kelompok tani sebagai syarat administratif agar proposal bantuan dapat diproses.
Selama ini, Fadli dikenal konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program Pokok Pikiran (Pokir). Tak hanya itu, ia juga aktif mendampingi warga, terutama keluarga pasien yang menjalani rujukan di RSUD Anuntaloko maupun RSIA Devina Parigi.
“Tugas legislator adalah hadir dalam setiap situasi, baik menyerap aspirasi di desa, mendatangi langsung rumah warga, hingga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak saat dirujuk ke rumah sakit,” pungkasnya.
