PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memperkuat penataan administrasi partai politik melalui pemutakhiran data secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, hingga keterwakilan perempuan tercatat secara akurat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Mohammad Iskandar Mardani, mengatakan koordinasi langsung dengan sekretariat partai politik menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran data untuk semester II tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan koordinasi dan pemeriksaan data kepengurusan serta keanggotaan di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (22/10/2026).
Menurut Iskandar, kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara data yang tercatat dalam SIPOL dengan kondisi faktual serta dokumen administrasi yang dimiliki masing-masing partai politik.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam kepengurusan, termasuk kesesuaian alamat kantor partai dengan data yang telah diunggah ke sistem.
“Tujuannya untuk menjaga validitas dan akurasi data. Misalnya, keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam kepengurusan, kemudian alamat kantor partai harus sesuai dengan data yang diunggah atau dimasukkan ke SIPOL,” jelasnya.
Sebelum melakukan koordinasi dengan PSI, KPU Parigi Moutong telah mengunjungi sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Melalui pertemuan langsung tersebut, KPU membuka ruang dialog dengan pengurus partai untuk membahas kelengkapan administrasi, perubahan kepengurusan, serta berbagai kendala yang berpotensi menghambat pemutakhiran data.
Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana pemberian masukan terkait keanggotaan, keberadaan kantor tetap, dan keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan.
Iskandar menegaskan, pemutakhiran data secara berkelanjutan juga menjadi langkah awal bagi partai politik untuk mempersiapkan administrasi menghadapi tahapan pemilu mendatang. KPU berupaya melakukan mitigasi terhadap persoalan yang mungkin muncul, sehingga partai politik memiliki waktu untuk memperbaiki kekurangan administrasi sejak dini.
“Kami juga melakukan mitigasi apabila ada kendala yang dihadapi partai politik. Melalui koordinasi ini, kami memberikan saran agar mereka bisa mempersiapkan diri sejak dini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pemutakhiran data partai politik semester II tahun 2026 berlangsung hingga Desember. Selama periode tersebut, partai politik masih dapat memperbarui data apabila terjadi perubahan kepengurusan maupun administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. KPU juga mendorong integrasi sistem informasi antara pengurus pusat, wilayah, dan kabupaten agar pengelolaan data lebih efektif, tertib, dan akuntabel.
Terkait kesiapan PSI maupun partai politik lainnya menghadapi Pemilu 2029, Iskandar menekankan bahwa koordinasi tersebut bukan merupakan penilaian resmi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai peserta pemilu.
Fokus kegiatan saat ini adalah memastikan akurasi, integrasi, dan akuntabilitas data, sedangkan penilaian mengenai kelayakan partai sebagai peserta pemilu akan dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Untuk saat ini, kami belum bisa menilai apakah partai sudah memenuhi seluruh persyaratan atau belum. Fokusnya adalah akurasi data, integrasi sistem, dan akuntabilitas data. Untuk tahapan verifikasi resmi, kami masih menunggu ketentuan undang-undang yang akan menjadi dasar pelaksanaannya,” ungkapnya.
Melalui koordinasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan, KPU Kabupaten Parigi Moutong berharap seluruh partai politik dapat menjaga ketertiban administrasi serta memastikan data yang tersimpan dalam SIPOL selalu sesuai dengan perkembangan terkini.
Upaya ini diharapkan dapat mendukung kesiapan administrasi partai politik ketika tahapan Pemilu 2029 dilaksanakan, tanpa mendahului proses verifikasi resmi yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
