PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi tidak memperoleh pembiayaan dari BPJS Kesehatan akan mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran yang pada 2026 disebut mencapai sekitar Rp700 juta untuk membantu menangani kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, saat meresmikan Gedung Puskesmas Torue dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (8/10/2026).
Erwin mengatakan, pemerintah daerah harus hadir ketika masyarakat menghadapi kendala pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, keterbatasan tanggungan BPJS pada kondisi tertentu tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat yang memerlukan penanganan medis.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp300 juta melalui perubahan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut. Pada 2026, anggaran yang disiapkan meningkat menjadi sekitar Rp700 juta.
“Insyaallah akan terus kita tingkatkan. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Erwin.
Menurutnya, terdapat sejumlah kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak masuk dalam skema pembiayaan BPJS. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menyiapkan dukungan anggaran agar masyarakat tidak harus menanggung sendiri biaya pelayanan yang dibutuhkan.
“Kita ingin memastikan seluruh masyarakat kita terpenuhi layanan kesehatannya,” ujarnya.
Selain membahas dukungan pembiayaan kesehatan, Erwin juga memaparkan perkembangan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Parigi Moutong. Ia menyebut sekitar 62 persen masyarakat di daerah tersebut telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan melalui program itu.
Angka tersebut, menurut Erwin, berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Tengah yang disebut berkisar 42 persen. Ia mengapresiasi kerja Dinas Kesehatan, jajaran puskesmas, serta seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan program CKG.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran kesehatan berpuas diri. Perluasan jangkauan pemeriksaan harus terus dilakukan sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini.
“Kita jangan terlena dengan peringkat ini. Ini yang harus kita lebih tingkatkan,” tegasnya.
Erwin mengungkapkan, beberapa bulan sebelumnya Kabupaten Parigi Moutong masih berada di posisi keempat dalam capaian CKG di antara kabupaten yang dievaluasi. Kini, capaian pemeriksaan kesehatan gratis di daerah tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Ia berharap perkembangan itu menjadi dorongan bagi seluruh fasilitas kesehatan untuk terus memperluas pelayanan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala dan deteksi dini penyakit.
Erwin juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan dukungan anggaran di sektor kesehatan. Menurutnya, pembangunan fasilitas, penyediaan pembiayaan, dan perluasan program pemeriksaan harus berjalan beriringan agar pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Peningkatan layanan tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui program Gerbang Desa.
Pemerintah daerah berharap dukungan pembiayaan bagi warga yang membutuhkan serta perluasan program CKG dapat memperkuat akses pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat memperoleh penanganan yang dibutuhkan tanpa terkendala persoalan biaya maupun keterbatasan akses.
