PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Berbagai persoalan pembangunan mulai dari infrastruktur, mitigasi bencana, hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Taufik Borman, S.E., M.M., saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Senin (3/8/2026).
Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan legislator senior Partai Golkar tersebut menjadi ruang dialog langsung untuk menyerap kebutuhan warga di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II sekaligus memastikan berbagai persoalan di tingkat desa dapat diperjuangkan melalui kebijakan pembangunan daerah.
Reses tersebut dihadiri Camat Tinombo bersama empat kepala desa di wilayah setempat, yakni Kepala Desa Tinombo, Kepala Desa Siavu, Kepala Desa Dusunan, dan Kepala Desa Ogoalas. Turut hadir para tokoh masyarakat serta perwakilan kelompok usaha masyarakat yang menyampaikan berbagai aspirasi dalam suasana tertib dan penuh kekeluargaan.
Dalam kesempatan itu, Taufik Borman yang akrab disapa Om Pan menegaskan komitmennya sebagai unsur pimpinan DPRD untuk mengawal seluruh masukan masyarakat agar dapat diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil reses merupakan bagian penting dalam menyusun arah pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara merata.
“Sebagai unsur pimpinan DPRD, kami memiliki tanggung jawab untuk menyinkronkan seluruh usulan masyarakat dengan rencana kerja anggaran pemerintah daerah. Harapannya, pembangunan di Dapil II dapat berjalan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga mengusulkan sejumlah program prioritas. Pada sektor infrastruktur dan fasilitas publik, masyarakat meminta rehabilitasi total bangunan tribun Taman Raja Tombolotu di Desa Tinombo yang selama ini menjadi pusat kegiatan masyarakat.
Selain itu, warga juga mengusulkan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga prasejahtera serta bantuan perbaikan plafon masjid untuk mendukung kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah.
Tak hanya persoalan fasilitas umum, masyarakat juga menyoroti ancaman lingkungan dan bencana alam. Warga Desa Siavu meminta perhatian pemerintah terhadap abrasi pantai yang semakin mengancam kawasan permukiman. Sementara di sejumlah titik rawan aliran air, masyarakat mengusulkan pembangunan bronjong sebagai upaya mengantisipasi longsor.
Di sektor ekonomi masyarakat, pertanian, dan peternakan, aspirasi yang disampaikan lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan sarana pendukung usaha. Kelompok usaha di Desa Dusunan mengusulkan bantuan mesin pengolahan kelapa, sementara warga Desa Songka meminta pengadaan mesin gergaji kayu (chainsaw/sengsor).
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan bantuan bibit ternak sapi serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi kelompok tani di masing-masing desa guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, warga turut meminta dukungan untuk menyukseskan berbagai kegiatan perlombaan dan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 Agustus di tingkat Kecamatan Tinombo.
Menanggapi seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, Taufik Borman memastikan seluruh usulan telah dicatat dan akan dikawal sesuai mekanisme yang berlaku.
“Semua aspirasi ini memiliki tingkat kepentingan yang sama. Namun, DPRD akan melihat skala prioritas dan tingkat urgensinya. Untuk persoalan mendesak seperti abrasi pantai dan kebutuhan bronjong, kami akan mendorong penanganan cepat melalui dinas terkait maupun skema anggaran yang memungkinkan,” jelasnya.
Sementara untuk kebutuhan alsintan dan mesin pengolahan kelapa, kata Taufik, pihaknya akan mengawal melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat masuk dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa keberadaan fasilitas publik seperti tribun Taman Raja Tombolotu maupun rumah ibadah merupakan bagian dari wajah pembangunan daerah yang harus mendapat perhatian serius.
“Fasilitas publik yang layak bukan hanya soal bangunan, tetapi menjadi simbol pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemeliharaan dan peningkatannya harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
