
Parigi Moutong,Timursulawesi.id – Diketahui saat ini ada enam kepala desa atau kades di Kecamatan Moutong dan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, menolak keras Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI diwilayah tersebut, dengan membuat petisi yang ditanda tangan secara bersama untuk diserahkan pada pihak pemerintah terkait.
Pasalnya menurut para kades dengan hadirnya PETI di wilayah tersebut, sangat mengganggu serta mencemari lingkungan dan berdampak bahaya negatif bagi kelangsungan hidup warga masyarakat yang ada dibantaran sungai dan daerah hilir.
Olehnya hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah tidak hadir pada persoalan PETI, padahal aktiifitas PETI sudah berlangsung kurang lebih enam bulan beroperasi.
Menurut kades Sibatang, pihaknya sangat menyangkan adanya PETI dihulu sungai Taopa yang sangat mengacam pertumbuhan maggrove yang kurang lebih 30 hektar serta mengganggu pertumbuhan ekosistem pesisir lainnya.
“Adapun enam Desa yang teracam menerima dampak dari PETI antara lain, Desa Gio Barat, Gio Tuladenggi, Pande,Tompo, Paria dan Sibatang,” ungkap Tamrin Hasan selaku kades sibatang yang temui media ini pekan kemarin.
Lebih lanjut kata dia, kalau misal aktifitas PETI tersebut tidak mampu diantisipasi pergerakannya maka dapat dipastikan ekosistem bawah laut yang ada dikawasan teluk tomini akan terancam keberlangsungan hidupnya.
Belum lagi diseputaran Desa Sibatang diketahui luas tambak kurang lebih 300 hentar akan terancam gagal panen ketika aktifitas PETI yang dihulu sungai tidak mampu dihentikan.
“Jadi harga mati bagi kami adalah hentikan aktifitas PETI yang dihulu sungai kalau tidak kami akan lakukan aksi besar-besaran untuk menghentikan secara paksa,” tutur kades sibatang dengan nada kesal.
Pihaknya berharap agar pemerintah pusat maupun daerah bisa mengatur secara profesial atau legalkan saja, sehingga hal tersebut tidak menjadi kerasahan atau polemik bagi masyarakat yang berpontensi menerima dampak negatif atas aktifitas PETI yang ada di wilayah kecamatan Moutong dan sekitarnya.
“Harusnya kalau pemerintah fer dalam hal pengelolaan pertambangan ayo donk kita duduk bersama bicarakan, bagaimana pertambangan tersebut bisa memiliki izin pengolahan, jangan begini terkesan bermain kucing-kucingan terus,” pungkasnya.