Palu,Timursulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulteng, Senin 30 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menegaskan arah pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa RPJMD harus segera difinalisasi sebagai panduan kerja bersama antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
“RPJMD ini adalah sistem pendukung bagi bupati dan wali kota untuk menuntaskan agenda pembangunan. APBD provinsi terbatas, sehingga kekuatan utama ada pada kolaborasi,” tegas Anwar.
Gubernur menyoroti tiga sektor utama sebagai prioritas pembangunan daerah, yakni: Pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Salah satu kebijakan terobosan yang diluncurkan adalah Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK. Anwar Hafid menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan, sementara rakyat wajib bersekolah.
“Mulai hari ini, kita deklarasikan Sulawesi Tengah Wajib Belajar 13 Tahun. Seperti wajib militer, tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena biaya atau kekurangan daya tampung,” tegas Gubernur.
Ia juga meminta para kepala daerah mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh surat keterangan tidak mampu, guna mendukung beasiswa afirmatif dan bantuan pendidikan.
Gubernur mengungkapkan bahwa beasiswa pendidikan tinggi Pemprov kini disalurkan melalui tiga jalur: prestasi, afirmasi, dan tanggungan khusus (termasuk anak ASN, TNI/Polri, serta masyarakat umum). Kerja sama juga telah dijalin dengan sejumlah universitas unggulan seperti Universitas Hasanuddin, dan tengah dijajaki dengan UI, ITB, dan UGM.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih beasiswa antara kabupaten/kota dan provinsi, dan mendorong sinergi dalam pengelolaan dana pendidikan.
Di sektor kesehatan, Anwar Hafid menyoroti pencapaian program “Berani Sehat”, yang berhasil meningkatkan jumlah peserta BPJS tanggungan pemerintah dari 1.300 menjadi 19.000 orang hanya dalam tiga bulan.
“Tidak boleh ada lagi pasien ditolak karena biaya. Jika BPJS tidak menanggung, Pemprov yang akan membayar,” ujar Anwar.
Ia menekankan pentingnya akses kesehatan hingga ke desa-desa, termasuk intervensi langsung dari dirinya dalam penanganan pasien yang sempat ditolak rumah sakit.
Gubernur juga menyuarakan keprihatinan terhadap ribuan lulusan SMP dan SMA yang belum terserap oleh dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Menurutnya, solusi konkret harus hadir melalui pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, serta penciptaan peluang usaha lokal.
Musrenbang RPJMD turut dihadiri oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, unsur Forkopimda, para pimpinan DPRD, kepala daerah se-Sulteng, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas yang hadir secara daring.
Acara ini menjadi tonggak penting penyelarasan visi dan misi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menuju Sulawesi Tengah yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera.
