Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Perubahan mekanisme penyaluran solar bersubsidi di SPBU Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, mulai dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani. Petani mengaku kini menerima bahan bakar sesuai kuota yang tertera pada barcode. Namun, di balik perbaikan tersebut, muncul keberatan dari sejumlah pengantri atau mitra petani yang merasa perubahan sistem turut memengaruhi sumber penghasilan mereka.
Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah daerah berupaya mempertemukan kepentingan kedua pihak agar penyaluran BBM bersubsidi semakin tertib dan tepat sasaran tanpa mengabaikan persoalan ekonomi yang dirasakan mitra petani.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPHP Parigi Moutong, Supriadin, mengatakan perubahan mekanisme tersebut berawal dari kebijakan SPBU Kampal yang memberikan kewenangan kepada Dinas TPHP dan Dinas Perikanan untuk mengawal pendistribusian BBM kepada kelompok tani.
Hal itu disampaikannya saat ditemui media di SPBU Kampal, Selasa (13/10/2026), ketika melakukan pengawalan distribusi solar bersubsidi menggunakan barcode.
Menurut Supriadin, sebelum mekanisme baru diterapkan, pengambilan dan pengantaran BBM banyak dilakukan oleh pengantri yang mendapat kuasa dari kelompok tani. Namun, dalam praktiknya, muncul keluhan karena jumlah BBM yang diterima petani terkadang tidak sesuai dengan harapan.
“Tujuan kebijakan ini baik, agar BBM yang disalurkan benar-benar sampai kepada petani. Alhamdulillah, setelah ada formulasi baru dari pihak SPBU Kampal dan kami ikut mengawal distribusinya, petani merasa sangat terbantu,” ujar Supriadin.
Perubahan mekanisme penyaluran tersebut mendapat respons positif dari sejumlah kelompok tani di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan
Ketua Kelompok Tani Dota Singgani I, Fadlan, mengaku bersyukur karena penyaluran solar bersubsidi kini dinilai lebih transparan dan sesuai dengan kuota yang tercantum dalam barcode kelompok tani.
Baginya, kepastian jumlah BBM yang diterima sangat penting untuk menunjang kegiatan pertanian, terutama ketika bahan bakar dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan.
“Kami terima sesuai dengan barcode yang dikeluarkan. Berapa yang dikeluarkan, delapan atau lima belas, itu yang kami terima. Kami senang dan bersyukur karena sudah sesuai harapan,” kata Fadlan.
Ia berharap mekanisme tersebut dapat dipertahankan secara konsisten sehingga kelompok tani memperoleh kepastian pasokan BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Harapan serupa disampaikan Ketua Kelompok Tani Dota Singgani II, Abdul Farid. Ia menilai sistem penyaluran saat ini lebih teratur dibandingkan mekanisme sebelumnya.
Abdul Farid mengungkapkan, ketika pengambilan BBM masih dipercayakan kepada pihak yang diberi kuasa, kelompok tani terkadang kesulitan memastikan jumlah bahan bakar yang benar-benar diterima.
“Kalau dulu belum seperti ini. Masih dipercayakan kepada orang yang dikuasakan. Ketika datang ke sini, kadang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tapi sekarang, kami sudah puas,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Dinas TPHP dan instansi terkait yang telah mengawal pendistribusian BBM tersebut.
Menurutnya, perbaikan mekanisme penyaluran perlu dipertahankan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan kebutuhan bahan bakar untuk kegiatan pertanian di Desa Tindaki tetap terpenuhi.
Di sisi lain, perubahan mekanisme distribusi tidak sepenuhnya diterima tanpa keberatan. Sejumlah pengantri atau mitra petani yang sebelumnya membantu pengambilan dan pengantaran BBM mengaku terdampak oleh sistem baru tersebut
Supriadin menjelaskan, sebagian mitra merasa ruang keterlibatan mereka dalam proses distribusi semakin berkurang. Perubahan itu juga dinilai berpengaruh terhadap penghasilan yang selama ini mereka peroleh dari aktivitas membantu kelompok tani.
Persoalan tersebut kemudian mendorong Dinas TPHP memfasilitasi pertemuan antara kelompok tani dan para pengantri atau mitra petani pada 11 Oktober 2026.
Pertemuan itu bertujuan menampung kepentingan kedua belah pihak sekaligus membahas pola distribusi yang lebih tertib, mudah diawasi, dan dapat diterima bersama.
“Kami mempertemukan petani dengan pengantri atau mitra petani untuk membicarakan bagaimana baiknya. Kami ingin mencari solusi agar distribusi tetap berjalan dengan baik dan pengawasannya lebih mudah,” jelas Supriadin.
Langkah mediasi tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk mencari titik temu antara kebutuhan petani terhadap kepastian pasokan BBM dan kepentingan ekonomi para mitra yang selama ini terlibat dalam proses penyaluran.
Dengan demikian, perubahan tata kelola distribusi diharapkan tidak hanya memperbaiki ketepatan sasaran, tetapi juga mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati mekanisme distribusi satu pintu dengan menggunakan satu armada pengangkut.
Melalui skema ini, BBM yang telah diambil akan disalurkan kepada kelompok tani penerima dengan pengawasan pihak terkait.
Supriadin menjelaskan, penggunaan satu armada diharapkan mempermudah pengawasan dan pengendalian distribusi dibandingkan apabila setiap pengantri mengantarkan BBM secara terpisah ke kelompok tani.
Mekanisme tersebut juga diharapkan membuat alur penyaluran lebih terkoordinasi sehingga jumlah BBM yang diterima kelompok tani dapat dipantau dengan lebih baik.
Meski demikian, keberhasilan penerapan sistem baru tetap membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara petani, mitra pengangkut, pengelola SPBU, serta pemerintah daerah.
Pasalnya, perbaikan mekanisme distribusi bukan hanya berkaitan dengan persoalan teknis penyaluran, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat yang selama ini terlibat dalam rantai distribusi.
Supriadin menyebutkan, saat ini terdapat 86 kelompok tani di wilayah Kecamatan Parigi Selatan yang terdaftar dalam pendistribusian BBM melalui SPBU Kampal.
Ia juga menyampaikan adanya kuota sebanyak 80 galon per pasokan yang diberikan kepada pihak SPBU.
Untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, Dinas TPHP bersama Satgas turut melakukan pengawasan, termasuk mengawal BBM hingga tiba di kelompok tani penerima.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat menjaga kesesuaian distribusi dengan kuota yang telah ditetapkan sekaligus memastikan BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pertanian.
Dinas TPHP berharap mekanisme yang diterapkan di SPBU Kampal dapat menjadi contoh bagi SPBU lainnya di Kabupaten Parigi Moutong, sehingga penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor pertanian semakin terkontrol dan tepat sasaran.
Bagi petani, kepastian pasokan solar menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran aktivitas pertanian. Sementara bagi para pengantri atau mitra petani, perubahan sistem tersebut membutuhkan penyesuaian agar kepentingan ekonomi mereka tetap dapat dibicarakan melalui mekanisme yang disepakati bersama.
Karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh ketepatan jumlah BBM yang diterima petani, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, transparansi penyaluran, serta kemampuan seluruh pihak membangun kesepahaman.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan komunikasi yang terbuka, penyaluran solar bersubsidi di Parigi Moutong diharapkan semakin tepat sasaran, mendukung produktivitas petani, serta tetap memperhatikan penyelesaian persoalan yang dirasakan oleh para mitra distribusi.
