PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Memastikan bahan bakar minyak (BBM) benar-benar sampai ke tangan petani menjadi fokus pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Melalui pengawalan langsung di SPBU Kampal, pemerintah daerah berupaya memperbaiki distribusi BBM berbarcode agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari peruntukannya.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPHP Parigi Moutong, Supriadin, mengatakan pihak SPBU Kampal telah memberikan kewenangan kepada Dinas TPHP dan Dinas Perikanan untuk mengawal penyaluran BBM kepada kelompok tani serta pihak lain yang berhak menerimanya sesuai ketentuan.
Hal itu disampaikan Supriadin saat ditemui media pada 13 Oktober 2026, di sela-sela pengawalan pendistribusian BBM berbarcode di SPBU Kampal.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan langkah baru yang diterapkan pihak SPBU Kampal untuk membenahi sistem distribusi yang sebelumnya dinilai belum berjalan optimal. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab keluhan terkait penyaluran BBM yang tidak selalu sampai kepada petani penerima.
“Dari 29 September sampai sekarang memang ada gejolak setelah formulasi ini berlaku. Namun, tujuan kebijakan ini baik, agar BBM yang disalurkan benar-benar sampai kepada petani,” ujar Supriadin.
Ia menjelaskan, sebelum mekanisme baru diberlakukan, pengambilan dan pengantaran BBM kerap dilakukan oleh pihak yang memperoleh kuasa dari kelompok tani. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul keluhan karena BBM yang telah diambil tidak selalu diterima oleh petani yang berhak.
Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pengawasan yang lebih ketat. Dengan keterlibatan instansi teknis, distribusi diharapkan berlangsung lebih transparan, terkontrol, dan sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian.
Supriadin mengungkapkan, setelah Dinas TPHP dan Dinas Perikanan diberi kewenangan untuk melakukan pengawalan, proses penyaluran BBM di SPBU Kampal dinilai berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi kelompok tani.
“Alhamdulillah, setelah pihak SPBU Kampal memberikan kewenangan kepada kami untuk mengawal pendistribusian, penyaluran sudah berjalan dengan baik dan petani merasa sangat terbantu,” katanya.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 86 kelompok tani di wilayah Parigi Selatan yang terdaftar dalam mekanisme pendistribusian tersebut. Sementara itu, kuota yang diberikan kepada SPBU Kampal disebut mencapai 80 galon setiap pasokan.
Dalam pelaksanaannya, Dinas TPHP bersama Satuan Tugas (Satgas) turut melakukan pengawasan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar diterima kelompok tani sesuai peruntukannya.
Pengawalan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses penyaluran di SPBU, tetapi juga mencakup pemantauan hingga BBM tiba di kelompok tani penerima. Langkah ini diharapkan dapat mempersempit potensi penyimpangan sekaligus memastikan distribusi berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurut Supriadin, pengawasan secara langsung menjadi bagian penting dalam membangun sistem distribusi yang lebih tertib dan memberikan kepastian bagi petani yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas pertanian mereka.
Ia berharap pola pengawasan yang diterapkan di SPBU Kampal dapat menjadi contoh bagi SPBU lain di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian, penyaluran BBM kepada kelompok tani di wilayah tersebut dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami berharap formulasi ini bisa diterapkan juga di SPBU lain di Parigi Moutong, agar pendistribusian BBM kepada kelompok tani semakin tepat sasaran,” tutupnya.
