PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2026 tidak ingin dilewati Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Parigi Moutong hanya sebagai agenda seremonial. Momentum 16 Oktober mendatang justru didorong menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan mempercepat Reforma Agraria.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Parigi Moutong, Hartono, S.H., M.H., mengatakan semangat tersebut sejalan dengan arahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI yang mengusung tema “Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sentosa.”
Menurut Hartono, persoalan pangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah. Karena itu, penyelesaian konflik agraria serta kepastian hak atas tanah bagi petani menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Hari Pangan Sedunia bukan sekadar agenda seremoni tahunan, melainkan seruan perjuangan bagi seluruh petani. Di Parigi Moutong, kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika pemerintah berkomitmen menyelesaikan konflik agraria dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi para petani,” ujar Hartono dalam keterangannya di Parigi Moutong.
Ia menegaskan, SPI yang merupakan bagian dari gerakan petani internasional La Via Campesina (LVC) memandang Reforma Agraria sebagai salah satu jalan utama menuju kedaulatan pangan. Redistribusi tanah yang adil serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan lokal.
SPI juga mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda kedaulatan pangan. Menurut Hartono, kebutuhan petani tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan akses terhadap tanah, tetapi juga menyangkut perlindungan harga komoditas, kemudahan memperoleh pupuk, serta pengakuan terhadap Kawasan Daulat Pangan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan semangat kedaulatan pangan. Petani butuh akses terhadap tanah, perlindungan harga komoditas, kemudahan akses pupuk, serta pengakuan terhadap Kawasan Daulat Pangan yang dikelola secara mandiri oleh rakyat,” katanya.
Menindaklanjuti instruksi DPP SPI, DPC SPI Parigi Moutong kini melakukan konsolidasi struktur organisasi hingga tingkat basis. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan dalam memperingati HPS 2026 sekaligus menyuarakan aspirasi petani di daerah.
“Kami sedang membentuk kepanitiaan internal untuk mengonsolidasikan massa. Rangkaian kegiatan akan mencakup diskusi publik, advokasi kebijakan pangan daerah, kampanye Reforma Agraria, hingga aksi damai untuk menyerukan perlindungan hak-hak petani,” tegas Hartono.
Melalui momentum HPS 2026, SPI Parigi Moutong berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah dan petani, khususnya dalam memastikan ruang kelola masyarakat tetap terlindungi. Keberpihakan terhadap petani dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan sekaligus masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
