PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Sorotan tajam terhadap kualitas layanan kesehatan mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Parigi Moutong bersama Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, Senin (6/4/2026). Di tengah klaim pelayanan yang dinilai sudah berjalan baik, justru keluhan masyarakat masih terus bermunculan.
Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, I Ketut Mardika, menegaskan adanya kesenjangan antara laporan resmi fasilitas kesehatan dan kondisi nyata di lapangan. Ia menyebut DPRD kerap menjadi “pelayan kedua” setelah tenaga medis karena banyaknya aduan yang masuk dari masyarakat.
“Sedikit saja ada persoalan pelayanan, masyarakat langsung mengadu ke DPRD. Ini menandakan masih ada yang harus dibenahi,” ujarnya dalam rapat.
Ia juga menyoroti kasus yang sempat viral di media sosial terkait dugaan bayi meninggal dunia akibat tidak mendapatkan pelayanan layak. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius, terlebih jika menyangkut masyarakat kurang mampu.
Selain persoalan pelayanan, Ketut Mardika turut mempertanyakan sistem rujukan pasien yang dinilai belum optimal. Ia meminta agar fasilitas kesehatan tingkat pertama memprioritaskan rujukan ke rumah sakit di Parigi Moutong sebelum mengirim pasien ke luar daerah.
“Kita punya rumah sakit sendiri, kenapa tidak dimaksimalkan? Jangan sampai masyarakat harus berobat ke luar, sementara pembiayaan tetap kita tanggung,” tegasnya.
Ia menilai, kebiasaan merujuk pasien ke luar daerah tanpa alasan yang jelas justru membebani anggaran sekaligus menyulitkan masyarakat.
Di sisi lain, ia juga mengungkapkan masih terbatasnya tenaga dokter spesialis di rumah sakit daerah, termasuk dokter THT yang hingga kini belum tersedia secara optimal. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat kualitas pelayanan kesehatan.
Komisi IV DPRD pun mendesak seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Hal itu mencakup peningkatan kinerja tenaga kesehatan serta optimalisasi layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan, terlebih di tengah kebijakan pemerintah yang mendorong kemudahan akses layanan, termasuk program berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
“Kami minta semua pihak benar-benar berkomitmen meningkatkan pelayanan. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak dilayani,” tandasnya.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa perbaikan sistem kesehatan di Parigi Moutong masih menjadi pekerjaan rumah penting, demi memastikan layanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
