Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah yang mencuat di tengah masyarakat langsung direspons Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan menggelar pertemuan terbuka bersama berbagai pihak, Senin (30/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati itu menghadirkan Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, serta diikuti Wakil Bupati, sejumlah kepala OPD, dan awak media. Diskusi berjalan terbuka dan konstruktif selama kurang lebih dua jam, membahas isu yang dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik.
Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak sosial dari isu tersebut. Ia menilai, jika tidak segera diluruskan, persoalan ini dapat menimbulkan efek negatif yang luas di masyarakat.
“Jika tidak segera diluruskan, isu seperti ini dapat merusak kepercayaan publik, bahkan menggerus semangat generasi muda di desa untuk berkontribusi bagi daerah,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan prinsip meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Sejak awal saya tegaskan, tidak boleh ada satu rupiah pun dalam pengisian jabatan. Jika terbukti ada pelanggaran, akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Inspektorat telah diperintahkan untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh dan profesional guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen, mulai dari media, organisasi masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya, untuk turut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel.
Dalam suasana pasca-pilkada, Bupati juga mengajak semua pihak menjaga persatuan serta mengedepankan kolaborasi demi kemajuan daerah.
“Mari kita bergandeng tangan membangun daerah ini. Tidak perlu ada lagi gesekan, saatnya fokus mencari solusi bersama. Pemerintah terbuka terhadap masukan kapan saja, bahkan siap menggelar pertemuan rutin setiap bulan sebagai wadah evaluasi bersama,” ujarnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, meningkatkan integritas aparatur sipil negara, serta memastikan tidak ada praktik menyimpang di masa mendatang.
