banner 970x250
Daerah  

Bappelitbangda Parimo Tunda Kick Off PPSP Demi Penyesuaian Agenda

Ket. Foto : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong. (Dok. Iapal)

Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menunda pelaksanaan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang semula dijadwalkan pada 19 Mei 2025.

Penundaan ini dilakukan untuk menyesuaikan jadwal dengan agenda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Parigi Moutong, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi.

banner 728x90

“Jadwal kegiatan sebenarnya 19 Mei 2025, tapi karena masih ada kendala sedikit, Bappelitbangda menyesuaikan jadwal dengan Dinas Perumahan Parigi Moutong,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, Selasa (20/5/2025).

Berita lainnya :  Parigi Moutong Berpeluang Raih Predikat Nindya dalam Penilaian Kabupaten Layak Anak 2024

Meski mengalami penundaan, Nyoman menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi arah pembangunan sanitasi daerah. Kabupaten Parigi Moutong menjadi satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah yang mendapatkan pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), bersama Kabupaten Banggai.

“Tahun ini kita sangat bersyukur, Parigi Moutong bisa mendapatkan pendampingan SSK. Di Sulawesi Tengah hanya Parigi Moutong dan Banggai yang terpilih,” tambahnya.

Berita lainnya :  Tegak di Bawah Hujan, Kejaksaan Tunjukkan Semangat Kemerdekaan

Keberhasilan tersebut tak lepas dari kolaborasi erat antara Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) yang telah melakukan review terhadap dokumen SSK.

Saat ini, proses pemutakhiran data SSK masih berlangsung, termasuk hasil studi dari lima kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong pada tahun 2024.

Nyoman menjelaskan, penyusunan dokumen SSK sangat penting karena menjadi syarat utama untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi dari pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat mensyaratkan minimal 50 persen progres penyusunan SSK agar bisa mendapatkan dukungan lebih lanjut,” jelasnya.

Berita lainnya :  Wabup Tinjau Banjir Balinggi, Ratusan Warga Mengungsi

Selain Bappelitbangda dan Dinas Perumahan, kegiatan ini juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, pelaksanaannya sempat menghadapi kendala akibat rasionalisasi anggaran Tim Pokja PKP.

Sebagai solusi, Bappelitbangda menggabungkan sejumlah rapat kecil dengan agenda kegiatan yang sudah berjalan agar proses tetap berlanjut sesuai rencana.

“Kami tetap memastikan tahapan penyusunan tidak berhenti. Kick off ini penting untuk menegaskan komitmen semua pihak dalam percepatan pembangunan sanitasi,” pungkas Nyoman.

Penulis: (Ma'in)Editor: Zakki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *