Jakarta, Timursulawesi.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, untuk menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai penggerak utama ekonomi pesisir, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hal ini terungkap dalam audiensi resmi yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, pada Selasa, 21 Oktober 2025, yang menghadirkan jajaran Pemkab Parigi Moutong dan pelaku usaha tambak udang terkemuka.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memaparkan potensi luar biasa wilayahnya dalam pengembangan budidaya udang vaname komoditas unggulan yang kini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir.
“Kami punya garis pantai terpanjang di Sulawesi Tengah, 510 kilometer, produksi udang vaname kami terbesar di provinsi ini, namun sayangnya, kontribusinya terhadap PAD belum maksimal karena jalur ekspor masih melalui Makassar,” ungkapnya.
Erwin juga menyampaikan sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan listrik dan infrastruktur, ketergantungan bahan baku luar daerah, hingga ketiadaan laboratorium uji residu fasilitas krusial untuk ekspor standar internasional.
Tak kalah penting, ia menyoroti lahan eks HBU KKP seluas 500 hektare di Tinombo Selatan yang telah dikuasai masyarakat tanpa kejelasan legalitas.
“Kami berharap dukungan KKP agar lahan itu bisa digunakan secara legal dan produktif oleh masyarakat, dengan regulasi yang tepat, kami yakin Parigi Moutong bisa jadi kekuatan ekonomi baru dan kontributor pangan nasional,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menegaskan bahwa arah kebijakan KKP sejalan dengan visi Presiden dalam memperkuat sektor kelautan sebagai pilar ketahanan pangan dan ekonomi maritim.
“Udang vaname adalah komoditas strategis nasional, KKP berkomitmen memastikan sistem produksi dan ekspor memenuhi standar global,” ujarnya.
Ia juga mengakui ketatnya tantangan ekspor, terutama ke pasar Eropa yang mewajibkan uji residu dan jaminan keamanan pangan, karena itu, KKP membuka peluang kerja sama daerah untuk membangun laboratorium mutu di kawasan produksi utama seperti Parigi Moutong.
Meski dana dekonsentrasi pusat saat ini terbatas, KKP tetap berkomitmen membuka ruang kolaborasi agar proses uji laboratorium tetap bisa berjalan.
“Kami ingin setiap daerah punya daya saing ekspor yang sehat dan berkelanjutan,” tambah Haeru.
Audiensi ini juga dihadiri oleh tokoh penting dari Pemkab Parigi Moutong dan pelaku industri perikanan seperti PT. Parigi Akuakultura Prima, PT. Esaputlii Prakarsa Utama, PT. Sinergi Usaha Makmur, serta pakar budidaya udang nasional Dr. Hasanuddin Atjo.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta ini menjadi sinyal kuat bahwa ekosistem perikanan budidaya di Parigi Moutong, siap memasuki tahap baru yang lebih profesional, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor.
KKP pun menyatakan akan mempertimbangkan Parigi Moutong sebagai kawasan prioritas dalam program strategis nasional budidaya udang, selama kesiapan teknis dan tata kelolanya terus diperkuat.
“Jika semua aspek terpenuhi, Parigi Moutong bisa menjadi model pengembangan industri udang terpadu di Indonesia,” pungkasnya.
