Example floating
Example floating
Example 970x250
DaerahPolitik

DPRD Desak Pemkab Parimo Anggarkan Normalisasi Sungai Mendesak

×

DPRD Desak Pemkab Parimo Anggarkan Normalisasi Sungai Mendesak

Sebarkan artikel ini
Ket. Foto : Anggota DPRD Parigi Moutong, Lely Pariani, mendesak pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk normalisasi sungai. (Dok. Ma'in/Timursulawesi)
Example 728x90

Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kamis (21/8/2025), Anggota DPRD Parigi Moutong, Lely Pariani, mendesak pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk normalisasi sungai. Desakan itu ia sampaikan langsung di hadapan Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abdul Sahid.

Lely menilai normalisasi sungai sangat mendesak, mengingat Kabupaten Parigi Moutong memiliki 98 sungai dengan curah hujan yang kian tinggi dari wilayah utara hingga selatan.

Berita lainnya :  DPRD Parigi Moutong Berbagi Takjil, Pererat Silaturahmi Ramadan

“Mumpung hadir bapak bupati dan wakil bupati, saya minta agar dianggarkan khusus normalisasi sungai pada anggaran perubahan ke depan, supaya kita tidak kelabakan menghadapi aliran sungai,” tegasnya.

Menurut Lely, alokasi anggaran bisa ditempatkan pada OPD terkait, baik BPBD, Dinas PUPRP, maupun instansi lain yang berwenang. Ia menambahkan, keterbatasan alat penanganan sungai saat ini membuat langkah antisipasi semakin mendesak.

Berita lainnya :  Jelang Nataru, Wagub Sulteng Sidak Pasar Kendalikan Inflasi

“Kalau bisa ada OPD yang secara khusus menangani sungai agar tidak meluap. Kita punya alat sangat terbatas, jadi harus diantisipasi dari sekarang,” ujarnya.

Selain itu, Lely menyoroti banjir yang kerap terjadi di Desa Balinggi Jati hingga dua kali setahun. Meski kewenangan normalisasi berada pada Balai Wilayah Sungai (BWS), ia menilai Pemkab Parimo tetap perlu mengambil langkah nyata.

Berita lainnya :  Sulawesi Tengah Siap Bangun Kebun Raya Berkelas Dunia

“Seharusnya ada normalisasi di Balinggi Jati, karena banjir selalu terulang. Walau kewenangan BWS, paling tidak kita punya anggaran normalisasi sebagai langkah antisipasi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *