Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Di balik kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Parigi Moutong, yang dilaksanakan 10 April 2026, muncul kekecewaan dari kalangan pendidik. Sejumlah guru, termasuk Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Parigi Moutong, dilaporkan tidak menerima undangan resmi dalam momen penting tersebut.
Beberapa guru di wilayah ibu kota kabupaten mengaku telah bersiap untuk menghadiri perayaan. Mereka bahkan menyiapkan pakaian khusus sebagai bentuk penghormatan terhadap hari jadi daerah. Namun hingga hari pelaksanaan, undangan yang dinantikan tak kunjung datang.
“Kami sudah siap, tapi undangan tidak datang. Rasanya sangat kecewa,” ujar seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Sebagian guru yang tetap hadir pun hanya berperan sebagai pendamping siswa yang tampil dalam kegiatan. Mereka memilih tidak menempati kursi undangan karena merasa tidak memiliki hak, terlebih kursi telah diberi label nama tertentu.
“Kami takut duduk karena tidak ada undangan resmi. Jadi hanya mendampingi anak-anak dari pinggir,” ungkap guru lainnya.
Ironisnya, kondisi serupa juga dialami Ketua PGRI Kabupaten Parigi Moutong yang seharusnya menjadi representasi resmi para guru di daerah. Tidak adanya undangan kepada pimpinan organisasi profesi tersebut dinilai sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap peran strategis dunia pendidikan.
Selain guru, sejumlah pegawai yang kini berada di bawah naungan pemerintah provinsi juga mengaku tidak lagi dilibatkan dalam perayaan HUT kabupaten sejak adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke provinsi.
“Sejak kami pindah ke provinsi, setiap HUT kabupaten tidak pernah diundang lagi,” ujar salah satu pegawai.
Situasi ini memunculkan sorotan dari berbagai pihak mengenai pentingnya penyelenggaraan perayaan yang inklusif dan merangkul seluruh elemen masyarakat. Momentum hari jadi daerah dinilai seharusnya menjadi ajang mempererat kebersamaan, bukan justru menimbulkan rasa terpinggirkan.
Para guru dan tenaga kependidikan berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat lebih terbuka dan adil dalam melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk mereka yang selama ini berperan besar dalam mencerdaskan generasi daerah.
“Harapan kami, kabupaten ini milik semua masyarakat Parigi Moutong, bukan hanya segelintir orang,” tutup salah satu guru penuh harap.
