PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 2025 DPRD Kabupaten Parigi Moutong berlangsung panas dan penuh dinamika. Di tengah jalannya sidang, politisi PKB, Chandra Setiawan, memutuskan meninggalkan ruang rapat atau walk out usai menyampaikan kritik terbuka.
Aksi tersebut bukan sekadar reaksi spontan. Chandra menegaskan, langkah itu merupakan sikap politik yang ia ambil secara sadar dalam forum resmi, bertepatan dengan agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Usai meninggalkan sidang, Chandra menyoroti minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 daerah, belum terlihat adanya skema penghargaan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi mereka yang berjasa dalam pembentukan kabupaten tersebut.
Ia mengusulkan agar pemerintah segera melakukan pendataan resmi terhadap para pejuang pemekaran. Tidak hanya itu, mereka juga perlu dihadirkan secara khusus dalam setiap peringatan HUT daerah sebagai bentuk penghormatan nyata.
“Tidak cukup hanya simbolik. Harus ada tempat kehormatan, termasuk penyediaan kursi khusus dalam seremoni resmi,” tegasnya.
Chandra juga mendorong pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi formal yang memiliki nilai historis. Menurutnya, langkah tersebut penting agar generasi mendatang memahami peran besar para tokoh dalam perjalanan daerah.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar anak cucu mereka tahu ada perjuangan besar di balik berdirinya daerah ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghargaan juga tetap bisa diberikan kepada ahli waris bagi pejuang yang telah wafat, sebagai bentuk penghormatan yang berkelanjutan. Sementara terkait bentuk apresiasi lainnya, ia menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan sesuai kemampuan fiskal.
Selain isu penghormatan sejarah, Chandra turut menyinggung kondisi internal DPRD yang dinilainya perlu dibenahi. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam mempertahankan hasil rapat paripurna.
Menurutnya, keputusan paripurna merupakan representasi tertinggi lembaga legislatif yang harus dijaga bersama, bukan dilemahkan oleh kepentingan individu.
“Marwah lembaga ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang kita hasilkan sendiri,” katanya.
Ia menegaskan, aksi walk out tersebut juga menjadi bentuk respons atas dinamika internal yang berkembang, sekaligus dorongan agar dilakukan pembenahan menyeluruh di tubuh DPRD.
Chandra berharap seluruh anggota dewan dapat memperkuat soliditas, menjaga integritas, serta memastikan setiap keputusan lembaga tetap memiliki legitimasi dan kepercayaan publik.
Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa di tengah evaluasi kinerja pemerintah daerah, kebutuhan akan kohesi internal DPRD dan penghormatan terhadap sejarah daerah tidak bisa lagi diabaikan.
