Palu, Timursulawesi.id – Upaya percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di Sulawesi Tengah mendapat dorongan baru. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Islam Negeri Datokarama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Penandatanganan tersebut berlangsung di Auditorium UIN Datokarama, Kota Palu, Rabu (1/4/2026), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Nusron Wahid di daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Nusron menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung penyelesaian persoalan agraria dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
“Perguruan tinggi adalah lumbung intelektual. Dengan dukungan UIN Palu, kami berharap persoalan pertanahan bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan ilmiah,” ujarnya.
Nota kesepahaman tersebut menjadi landasan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya adalah menyinergikan tugas dan kewenangan Kementerian ATR/BPN dengan UIN Datokarama.
Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan program pendidikan, riset, serta pengabdian masyarakat, termasuk pertukaran data dan informasi. Selain itu, kedua pihak juga akan mengembangkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang berfokus pada sertifikasi tanah wakaf.
Kerja sama ini juga mencakup koordinasi teknis dan administratif guna mendukung kelancaran program, serta membuka peluang bentuk kolaborasi lain yang disepakati bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron Wahid turut menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) tanah eks-Golni kepada Rektor UIN Datokarama, Lukman Thahir.
Tanah seluas 5.515 meter persegi tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah disertifikasi oleh BPN/ATR Kota Palu.
Rektor UIN Datokarama, Lukman Thahir, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat peran kampus.
“Menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk aktualisasi kampus dalam memecahkan persoalan umat. Melalui MoU ini, perguruan tinggi berperan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat desa terkait pentingnya legalitas aset tanah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
“Dengan luasan kurang lebih 5.515 meter persegi, kami akan membangun gedung perkuliahan untuk dua fakultas yaitu Fakultas Saintek dan Fakultas Dakwah Komunikasi Islam,” jelasnya.
Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan pertanahan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas aset.
