Jakarta, Timursulawesi.id – Isu maraknya peredaran pangan, obat, dan kosmetik ilegal kembali menjadi sorotan dalam dialog publik yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Dalam forum ini, PB GEMA Alkhairaat menyuarakan sejumlah catatan kritis terkait pengawasan produk beredar di masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026) tersebut dihadiri berbagai organisasi kepemudaan. PB GEMA Alkhairaat diwakili oleh Riwin Najmudin selaku Ketua Bidang Kajian dan Analisis Kebijakan Publik, yang mendampingi Sekretaris Jenderal Edi Setiawan. Sementara Ketua Umum, M. Ramadhan Tahir, berhalangan hadir karena mengikuti Haul Guru Tua ke-58.
Dalam paparannya, Riwin menyoroti lemahnya pengawasan di jalur perbatasan yang dinilai masih menjadi celah masuknya produk ilegal, baik pangan olahan tanpa izin edar maupun barang kadaluarsa.
“Kami melihat data yang cukup besar. Jelang Nataru 2025/2026, BPOM menemukan pangan ilegal dan kadaluwarsa senilai Rp40,8 miliar, dengan 73,5 persen tanpa izin edar. Menjelang Lebaran 2026 juga ditemukan ribuan produk bermasalah senilai lebih dari Rp600 juta. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan langkah konkret BPOM dalam menekan peredaran kosmetik dan obat ilegal yang hingga kini masih marak di tengah masyarakat.
Meski menyampaikan kritik, PB GEMA Alkhairaat tetap memberikan apresiasi atas kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Terutama sinergi bersama Komdigi dalam mengawasi perdagangan di marketplace serta kontribusi BPOM dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Riwin menilai, besarnya tanggung jawab BPOM seharusnya diimbangi dengan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran.
“Melihat beban tugas yang sangat berat dan peran strategis tersebut, sudah seharusnya kedudukan BPOM ditingkatkan menjadi kementerian, atau setidaknya anggaran sekitar Rp1,8 triliun saat ini perlu digandakan agar pengawasan bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Dialog publik ini turut menghadirkan Sekretaris Utama BPOM, Jayadi, bersama jajaran, serta diikuti berbagai organisasi kepemudaan lainnya seperti DPP GMNI, PB HMI, dan PP KAMMI.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan elemen pemuda dalam memperkuat pengawasan produk demi melindungi masyarakat.
