Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Maraknya aktivitas ilegal di sektor pengolahan tanah dan pertambangan galian C memicu desakan kuat agar pemerintah segera turun tangan dengan langkah konkret, bukan sekadar menjadi penonton di tengah persoalan yang terus berulang.
Dalam sebuah forum pembahasan, sejumlah pihak menilai persoalan utama bukan hanya pada banyaknya praktik ilegal, tetapi juga lemahnya penanganan yang menyebabkan tidak jelasnya pelaku di lapangan. Situasi ini bahkan kerap berujung pada saling tuding, dengan pemerintah menjadi pihak yang paling sering disalahkan.
“Jika hanya dibiarkan dan terus bergulir di media tanpa solusi, masalah ini tidak akan pernah selesai. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata dan cepat dari pemerintah bersama media,” tegas salah satu peserta.
Ia menekankan bahwa legalitas menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Proses perizinan dinilai sebagai solusi agar aktivitas pengolahan tanah tidak lagi berada di wilayah abu-abu hukum, sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Menurutnya, ketika seluruh aktivitas telah memiliki dasar hukum yang jelas, maka penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara tegas tanpa kompromi.
“Kalau sudah legal, tidak ada lagi alasan untuk melanggar. Siapa pun yang melanggar harus dihentikan dan diberikan sanksi tegas,” ujarnya.
Kondisi di lapangan saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Banyak aktivitas ilegal berlangsung tanpa diketahui secara pasti siapa pelakunya, yang menunjukkan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak dalam sistem pengelolaan yang terstruktur.
Selain itu, pemerintah juga dinilai belum sepenuhnya mampu menarik para pelaku usaha masuk ke dalam sistem yang legal dan tertib. Akibatnya, praktik ilegal terus berkembang tanpa kendali.
Peran media turut menjadi sorotan dalam forum tersebut. Pemberitaan diharapkan tidak hanya berhenti pada pengungkapan masalah, tetapi juga mampu mendorong percepatan penanganan melalui penelusuran fakta dan dukungan terhadap penegakan hukum.
Dalam pertemuan itu, disepakati pentingnya memperkuat koordinasi melalui forum rutin yang digelar setiap akhir bulan. Langkah ini dinilai strategis untuk membangun komunikasi yang konstruktif, menghindari perdebatan tanpa arah, serta fokus pada pencarian solusi bersama.
“Kita harus duduk bersama, bukan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah solusi agar sektor ini kembali bergerak dan mampu bersaing,” katanya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, optimisme tetap mengemuka. Potensi daerah diyakini masih sangat besar untuk dikembangkan secara legal, tertib, dan berkelanjutan.
“Saya bangga dengan Donggala. Tinggal bagaimana kita bersama memperbaiki sistem agar lebih tertib dan berdaya saing,” pungkasnya.
