PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini ditandai dengan audiensi langsung Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, di Palu, Jumat (27/03/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Sakti A. Lasimpara, Kepala BPKAD Yusrin, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Parigi Moutong Moh. Rain Abdullah.
Bupati Erwin Burase menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk membenahi berbagai kekurangan yang masih ditemukan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Setiap anggaran yang dialokasikan harus dilaksanakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Menurutnya, arahan dan masukan dari BPK sangat penting guna meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Senada dengan itu, Inspektur Inspektorat Daerah Sakti A. Lasimpara menyebut audiensi ini sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, Inspektorat akan terus melakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa, guna memastikan pengelolaan keuangan tetap berada dalam koridor hukum.
“Pendampingan ini penting agar seluruh program pembangunan berjalan optimal dan terhindar dari risiko yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, memberikan sejumlah arahan terkait perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan koordinasi dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara optimal.
“Koordinasi perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
