PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai merancang arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan menitikberatkan pada penanganan kemiskinan dan stunting. Komitmen itu mengemuka dalam Forum Lintas Perangkat Daerah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Aula Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis pagi (12/3/2026).
Forum strategis tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aswini Dimple, yang mewakili Bupati Samsurizal Tombolotutu. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa forum lintas perangkat daerah menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program antarinstansi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Aswini menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan penguatan pertumbuhan ekonomi masih menjadi prioritas pemerintah daerah. Namun, pembahasan tematik tahun ini difokuskan pada tiga isu utama, yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan layanan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan besar yang saling berkaitan: kemiskinan ekstrem, stunting, dan optimalisasi pelayanan dasar,” ujar Aswini.
Terkait pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran dengan dukungan data akurat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan terintegrasi dengan jaminan sosial agar warga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, untuk penanganan stunting, Aswini mengingatkan bahwa target penurunan prevalensi merupakan mandat nasional yang harus dicapai secara serius oleh seluruh daerah.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan sanitasi, ketersediaan air bersih, pola asuh, hingga ketahanan pangan. Intervensi harus menjangkau hingga ke tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, program Posyandu Plus diharapkan mampu menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Posyandu tidak lagi hanya berfungsi melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat integrasi berbagai layanan sosial dasar yang berkaitan dengan enam urusan wajib dalam SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Di akhir sambutan, Aswini mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar meninggalkan ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolaboratif, program lintas sektor, serta sinergi anggaran yang efektif. Jika kualitas enam urusan wajib terpenuhi hingga pelosok desa, maka kemiskinan akan terkikis dan angka stunting akan menurun dengan sendirinya,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong berharap berbagai masukan dari pemangku kepentingan dapat menghasilkan dokumen RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2027 yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
