banner 970x250

Wabup Tinjau PKL RSUD, Penataan Humanis Sangat Ditekankan

Ket. Foto : Pemerintah daerah menegaskan komitmennya menata ruang publik tanpa mengorbankan mata pencaharian warga. Wakil Bupati Abdul Sahid turun langsung meninjau lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar RSUD Anuntaloko. (Dok. Prokopim Parimo)

Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Pemerintah daerah menegaskan komitmennya menata ruang publik tanpa mengorbankan mata pencaharian warga. Wakil Bupati Abdul Sahid turun langsung meninjau lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar RSUD Anuntaloko, Senin (23/2/2026).

Peninjauan tersebut melibatkan Pemerintah Kecamatan, pihak rumah sakit, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Pemerintah Kelurahan Masigi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penertiban dan penataan fasilitas umum agar fungsi kawasan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan tertib.

banner 728x90

Di sela kegiatan, Abdul Sahid tidak hanya memeriksa kondisi lapak, tetapi juga berdialog langsung dengan para pedagang. Suasana berlangsung terbuka. Para PKL menyampaikan harapan agar tetap dapat berusaha tanpa kehilangan sumber penghasilan.

Berita lainnya :  Kajati Sulteng Letakkan Batu Pertama Masjid Kejari Morowali

Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Sahid menegaskan bahwa penataan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan manusiawi. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengupayakan solusi lokasi berjualan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Penataan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan solusi. Pemerintah hadir untuk menata agar lebih rapi, sekaligus melindungi keberlangsungan usaha masyarakat kecil,” ujarnya.

Berita lainnya :  Lalampa Festival dan Parigi Utara Expo 2025: Merayakan Budaya, Menggerakkan Ekonomi Daerah

Ia menambahkan, kondisi pedagang yang selama ini belum tertata justru menjadi perhatian serius pemerintah. Penataan diperlukan untuk mencegah kesemrawutan serta menjaga kenyamanan pasien dan pengunjung rumah sakit.

Keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah menata ruang kota secara kolaboratif. Satpol PP, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta manajemen rumah sakit dilibatkan sejak awal agar proses berjalan terukur dan meminimalkan potensi gesekan sosial.

Berita lainnya :  Ketua DPRD Parigi Moutong, Menyayangkan Kegagalan Rapat Paripurna

Langkah ini diharapkan menjadi awal pembenahan wajah kota yang lebih tertib dan berkeadilan, di mana ruang publik tertata baik, pelayanan kesehatan tetap optimal, dan aktivitas ekonomi masyarakat kecil tetap terlindungi.

Penulis: (*/Ma'in)Editor: Zakki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *