Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Dinamika dalam program pendidikan dan pelatihan kerja yang dimentori LPK Kesaku mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Sejumlah persoalan yang mencuat disebut dipicu kesalahpahaman komunikasi antara peserta, lembaga pelatihan, dan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat merespons polemik yang berkembang dalam program pelatihan dan magang ke Jepang tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Abdul Malik, menegaskan bahwa akar persoalan bukan pada substansi program, melainkan pada miskomunikasi antar pihak.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan peserta yang masih aktif maupun yang telah mengundurkan diri. Dari hasil klarifikasi, terlihat adanya miskomunikasi antara pemerintah daerah, pihak LPK, dan peserta,” ujar Abdul Malik saat ditemui sejumlah awak media diruang kerjanya pada Jum’at 13/2/2025.
Menurutnya, komunikasi yang kurang efektif telah memunculkan persepsi berbeda di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh guna membenahi pelaksanaan kegiatan, terutama dalam memperkuat koordinasi dan transparansi informasi.
“Ke depan, pola komunikasi akan kami perbaiki agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman yang bisa mengganggu jalannya program,” tegasnya.
Abdul Malik juga memastikan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan kepada seluruh peserta, tanpa membedakan status keikutsertaan mereka, baik yang masih aktif maupun yang telah mengundurkan diri.
“Kami memastikan tidak ada pihak yang boleh menyudutkan atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemuda daerah yang mengikuti program ini,” katanya.
Ia bahkan menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kenyamanan peserta selama mengikuti program magang.
“Saya siap pasang badan untuk memastikan masyarakat daerah yang mengikuti magang tetap merasa aman dan terlindungi,” ucapnya.
Selain itu, ia mengimbau semua pihak agar tetap menjaga situasi tetap kondusif dan tidak memperkeruh keadaan dengan informasi yang belum terkonfirmasi.
“Kami berharap semua pihak tetap tenang dan fokus pada tujuan utama program, yakni meningkatkan keterampilan serta membuka peluang kerja bagi generasi muda,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga memastikan bertanggung jawab terhadap peserta yang telah mengundurkan diri, termasuk menjamin proses pemulangan mereka berlangsung aman dan sesuai prosedur.
“Kami menjamin pemulangan peserta berjalan selamat. Mereka juga tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Dengan evaluasi dan pembenahan yang dilakukan, Pemkab Parigi Moutong berharap program peningkatan kompetensi tersebut tetap berjalan optimal dan benar-benar memberi manfaat bagi pengembangan kualitas tenaga kerja muda di daerah.
