Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali memperkuat struktur birokrasi dan layanan publik melalui pengukuhan 893 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta pelantikan pejabat pimpinan tinggi dan administrator, Jumat (30/01/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Parigi Moutong tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dan dimulai pukul 14.30 WITA hingga selesai.
Sebanyak 893 PPPK Paruh Waktu yang dikukuhkan terdiri atas 734 tenaga teknis, 51 tenaga kesehatan, dan 108 tenaga guru. Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pelantikan 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta 84 Pejabat Administrator.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menegaskan pentingnya kesiapan dan adaptasi bagi para pejabat yang baru dilantik agar dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing.
Ia mendorong seluruh pejabat untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat, serta menghadirkan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri, membangun kerja sama yang solid, serta mampu menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika birokrasi, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
Selain itu, seluruh aparatur juga diingatkan untuk membangun budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan inovatif guna meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Tidak kalah penting, Bupati meminta agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap seluruh aparatur yang dikukuhkan dan dilantik mampu menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
