Parigi Moutong, Timursulawesi.id – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya mengawal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui kerja Panitia Khusus (Pansus). Dalam Rapat Paripurna, sejumlah sorotan mengemuka terkait kesiapan dan keseriusan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendukung proses tersebut.
Ketua DPD PAN Kabupaten Parigi Moutong yang juga anggota DPRD, Husen H, secara tegas mendorong seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Parigi Moutong agar memberikan dukungan penuh terhadap kerja Pansus LHP BPK, khususnya dalam penyediaan dokumen dan data pendukung.
Dorongan itu disampaikan Husen dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin (26/01/2026).
Menurut Husen, kelengkapan dokumen menjadi kunci agar Pansus dapat bekerja efektif dalam menelaah dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK.
“Kami minta SKPD agar hari ini menyiapkan seluruh dokumen LHP BPK sebagai pendukung,” ujar Husen di sela-sela rapat paripurna.
Dalam kesempatan tersebut, Husen juga menyinggung ketidakhadiran langsung Bupati Parigi Moutong dalam rapat paripurna yang hanya diwakili oleh jajaran pejabat Pemerintah Daerah. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial, Ir. Lewis, yang hadir mewakili bupati, serta perwakilan SKPD.
Husen menegaskan, seluruh rekomendasi dalam LHP BPK harus ditindaklanjuti secara serius dan disertai dokumen yang lengkap agar dapat diselesaikan Pansus hingga tahap akhir.
“Ini jangan dianggap remeh, karena saya tahu dalam LHP BPK banyak rekomendasi dan warning terkait berbagai persoalan, baik di Pemda maupun di legislatif,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan agar seluruh peringatan dari BPK tidak dipandang sepele oleh para pemangku kepentingan.
“Hari ini LHP BPK sudah ada di tangan Pansus. Artinya, sejak Pansus terbentuk, kerja-kerja Pansus harus segera dimulai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Husen berharap seluruh unsur Pemerintah Daerah Parigi Moutong bersikap terbuka dan proaktif dalam menindaklanjuti temuan BPK.
“Kalau SKPD tidak mau bekerja sama, kami minta pimpinan DPRD dan Pansus untuk merekomendasikan hasil temuan serta perilaku ketidakseriusan OPD terkait terhadap peringatan BPK,” pungkasnya.
