Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Program layanan kesehatan gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali menuai sorotan. Sejumlah warga miskin di wilayah pedalaman dilaporkan belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut, bahkan masih dibebani biaya pengobatan saat dirawat di rumah sakit daerah.
Persoalan ini mencuat setelah adanya keluhan warga Dusun Sija, Desa Sidoan Barat, yang mengaku dimintai pembayaran tunai oleh pihak Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo. Keluhan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (19/01/2026).
Meski pimpinan DPRD meminta agar seluruh masukan disampaikan secara resmi melalui surat kepada Bupati Parigi Moutong dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi, Fathia tetap menyuarakan kritik secara terbuka dalam forum paripurna.
Ia menyoroti belum diperpanjangnya kontrak dokter spesialis di Rumah Sakit Tinombo yang dinilai berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Pemutusan kontrak dokter spesialis seharusnya segera diikuti dengan perpanjangan. Ini penting karena akibatnya justru menimbulkan keluhan dari masyarakat,” ujar Fathia dalam rapat paripurna yang dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemda Parigi Moutong, mewakili Bupati Erwin Burase.
Fathia menjelaskan, sudah hampir sepekan sejumlah anak di Dusun Sija dirawat akibat terserang penyakit diare. Namun, karena tidak adanya dokter spesialis anak, penanganan medis dilakukan oleh dokter umum.
“Yang menjadi persoalan, masyarakat justru dimintai biaya, padahal anak-anak tersebut tidak ditangani oleh dokter spesialis anak,” ungkapnya.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Rumah Sakit Tinombo. Dari hasil komunikasi tersebut, pihak BPJS menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tidak puas dengan jawaban tersebut, Fathia kemudian berkomunikasi dengan bagian administrasi rumah sakit agar pasien dapat dimasukkan ke dalam program Berani Sehat.
“Masa harus dipersulit. Sudah tidak ditangani dokter spesialis anak, hanya dokter umum, begitu pasien pulang justru dimintai biaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fathia mengungkapkan bahwa pasien tersebut merupakan penerima manfaat layanan kesehatan kelas tiga. Namun karena ruang perawatan kelas tiga sedang direhabilitasi, pasien ditempatkan di ruang kelas satu dan kembali dibebankan biaya tambahan.
“Karena itu saya meminta pihak rumah sakit mencarikan solusi agar masyarakat benar-benar terbantu,” tambahnya.
Fathia juga mendesak Pemerintah Daerah Parigi Moutong untuk segera menyelesaikan perpanjangan kontrak dokter spesialis di Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo maupun fasilitas kesehatan lainnya di daerah tersebut.
Menurutnya, ketersediaan dokter spesialis merupakan kebutuhan mendesak agar program layanan kesehatan gratis dapat berjalan optimal dan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah pedalaman.
