Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Ketua DPC Gerindra Parigi Moutong sekaligus anggota DPRD, Faisan Badja, bergerak cepat merespons tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Parigi Moutong dengan melakukan koordinasi langsung ke Kementerian Hukum RI.
Dalam kunjungan pada Selasa (02/12/2025) itu, Faisan tidak datang sendirian. Ia didampingi rombongan anggota legislatif lintas fraksi, mulai dari Arifin DG Palalo, Suyadi, Ahmad DG Mabela, dan I Ketut Mardika dari Gerindra. Hadir pula anleg NasDem Salimun Mantjabo dan Rusno Tandriono, anleg Demokrat Rusno AH, serta anleg Golkar Imam Muslihun.
Rombongan tersebut diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas di ruang kerjanya. Pertemuan digelar untuk menyampaikan aspirasi serta keberatan APDESI terkait pemberlakuan PMK 81 Tahun 2025.
“Alhamdulillah Pak Menteri merespons apa yang menjadi tuntutan APDESI Parigi Moutong dan akan melakukan koordinasi ke Pak Purbaya,” ujar Faisan melalui pesan WhatsApp, pada Rabu (03/12/2025).
Faisan mengungkapkan dirinya tidak memberikan tanggapan langsung saat aksi damai APDESI berlangsung di DPRD dan kantor bupati karena saat itu ia tengah fokus melakukan lobi di tingkat pusat demi mencari solusi terbaik.
Menurutnya, APDESI meminta agar pemberlakuan PMK 81/2025 ditunda hingga 2026, karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius di lapangan.
Mulai dari terancamnya pembayaran gaji imam masjid, para mangku, pendeta, kader posyandu, guru PAUD, hingga peluang terhambatnya penyelesaian sejumlah pekerjaan fisik desa yang tengah berjalan.
“Pak Maman sangat memahami keluh kesah dari seluruh APDESI. Beliau merespons kami sebagai perwakilan masyarakat dengan sangat baik,” tegas Faisan.
