Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase., resmi membuka Sosialisasi Permendikdasmeng Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Kantor Bupati, Rabu (26/11/2025), dan menjadi momentum penting dalam percepatan reformasi pendidikan di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi yang ia sebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Parigi Moutong. Ia menegaskan bahwa regulasi baru ini tidak sekadar aturan teknis, melainkan tonggak perubahan besar dalam mencetak pemimpin sekolah yang lebih profesional.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Abdul Muti, M.Ed., terus melakukan reformasi fundamental. Terbitnya Permendikdasmeng Nomor 7 Tahun 2025 adalah bukti nyata upaya tersebut,” ujarnya.
Menurut Bupati, regulasi ini menghadirkan paradigma baru dalam proses seleksi dan penugasan kepala sekolah. Kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan kuat menjadi syarat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
Ia juga mengingatkan kembali pertemuannya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada 3 September 2025 di Jakarta. Dalam diskusi itu, sejumlah poin penting disepakati, antara lain peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah melalui sistem berbasis merit, dukungan afirmasi bagi daerah seperti Parigi Moutong yang memiliki tantangan geografis, serta penguatan pelatihan kepemimpinan sekolah secara berkelanjutan.
Bupati Erwin kemudian merinci poin-poin krusial Permendikdasmeng Nomor 7 Tahun 2025, seperti penataan masa penugasan kepala sekolah, standar kompetensi manajerial dan supervisi, hingga peran penting Program Guru Penggerak sebagai jalur pembentukan calon pemimpin satuan pendidikan. Regulasi ini juga memberi ruang bagi daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan secara kontekstual namun tetap sesuai standar nasional.
“Para kepala sekolah harus terus meningkatkan kapasitas agar menjadi pemimpin pembelajaran yang transformasional. Peran pengawas sekolah juga sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan sesuai koridor,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara visi daerah dan kebijakan pusat adalah kunci keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Pemerintah daerah melalui BKPSDM serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen memastikan proses penugasan dan pembinaan kepala sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbebas dari intervensi non-profesional.
Menutup sambutannya, Bupati berharap para peserta dapat memahami regulasi baru ini secara mendalam dan memanfaatkan forum sosialisasi sebagai ruang dialog konstruktif.
“Mari kita berkolaborasi menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, inklusif, dan berkualitas demi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat nasional,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Zulfinasran, pejabat pimpinan tinggi pratama, narasumber dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah, para kepala TK, SD, SMP, serta pengawas sekolah se-Kabupaten Parigi Moutong.
