Palu, Timursulawesi.id – Isu tak sedap menerpa RSUD Undata Palu setelah sebuah akun Facebook anonim bernama Satria Bajahitam mempublikasikan tudingan serius di grup Info Kota Palu (Inkop).
Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut nama Indrawati, seorang staf rumah sakit, sebagai pengatur pembagian proyek kepada sejumlah kontraktor, lengkap dengan permintaan komisi atau “fee” yang cukup tinggi.
Menurut akun tersebut, untuk bisa mengerjakan proyek di RSUD Undata, sejumlah kontraktor diduga diminta menyetor komisi antara 20 hingga 30 persen, bahkan harus dibayarkan di awal kesepakatan.
Informasi ini memicu kehebohan di kalangan pelaku konstruksi, terutama karena nama Indrawati disebut-sebut sangat berpengaruh dan dekat dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido.
Tak hanya itu, sumber menyebutkan bahwa ruangan kerja Indrawati di RSUD Undata kerap dipadati rekanan proyek, yang diduga tengah “melapor” atau menjajaki peluang pekerjaan.
Tak ayal, posisinya dijuluki bak “matahari kedua” yang bersinar lebih terang dari pejabat resmi rumah sakit, termasuk direktur sekalipun.
Nama lain yang ikut terseret dalam pusaran isu ini adalah Rio Lamadjido, yang juga diduga terlibat dalam bisnis makelar proyek di RSUD Undata.
Keduanya dikabarkan menjadi tandem penentu rekanan proyek di rumah sakit milik Pemprov Sulteng itu.
Menanggapi isu ini, Indrawati membantah keras tudingan tersebut saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis, 25 September 2025.
“Itu fitnah yang kejam, Pak saya sebagai staf tidak tahu-menahu soal pengadaan di Undata,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Rio Lamadjido belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi lewat nomor WhatsApp pribadinya.
Direktur RSUD Undata, drg. Heri, juga membantah adanya praktik makelar proyek di lingkungan rumah sakit.
“Semua sudah sesuai prosedur, Indrawati tidak memiliki kewenangan untuk mengatur proyek,” jelasnya.
Senada, Chandra, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Undata, memastikan bahwa seluruh proses pengadaan proyek di rumah sakit sudah berjalan sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.
Meski bantahan telah disampaikan, tudingan yang beredar di dunia maya ini tetap menjadi sorotan publik.
Apakah ini hanya isu liar yang dilempar akun anonim, atau justru membuka tabir dugaan mafia proyek di balik layanan kesehatan publik? Waktu dan penyelidikan akan menjawabnya.
