Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase bersama Wakil Bupati H. Abdul Sahid menggelar pertemuan strategis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Lembaga Adat Patanggota Parigi, camat, kepala desa (secara virtual), dan tokoh masyarakat. Kegiatan berlangsung di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamika nasional yang belakangan meningkat.
“Sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin daerah, kita harus bersama-sama merumuskan langkah agar keamanan, ketertiban, dan kedamaian di Parigi Moutong tetap terjaga,” tegas Bupati.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis di berbagai daerah, seperti penjarahan dan pembakaran fasilitas umum hingga menimbulkan korban jiwa.
“Unjuk rasa sah dan dijamin undang-undang, tapi ketika sudah merusak dan membahayakan nyawa, itu yang harus dicegah agar tidak terjadi di wilayah kita,” tambahnya.
Bupati juga menekankan pentingnya peran Forkopimda, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta kepala desa untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah saat ini sedang bekerja keras membangun sistem pemerintahan yang baru, meski baru berjalan ±80 hari.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak luar dan mengapresiasi aparat keamanan yang telah aktif melakukan pencegahan dan edukasi kepada warga.
Sementara itu, Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan menegaskan bahwa hingga saat ini kondisi keamanan wilayah masih aman dan terkendali.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfrets Tonggiroh, turut memberikan pandangan bahwa potensi ketegangan bisa merambat ke daerah jika tidak diantisipasi dengan baik.
“Kita semua sepakat bahwa menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat juga harus terlibat aktif,” ujarnya.
Alfrets berharap stabilitas yang sudah terjaga ini dapat terus dipertahankan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap aspirasi masyarakat, selama disampaikan melalui jalur yang benar dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.
