Palu, Timursulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Poso dan pemerintah pusat bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Kabupaten Poso.
Kepala BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus, mewakili Pemprov Sulteng dalam rapat koordinasi virtual penanganan gempa bersama Kemenko PMK, BNPB RI, dan Pemkab Poso, Minggu malam (17/8/2025). Rapat ini dipimpin langsung Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa tim BNPB yang dipimpin Andria Yuferryzal segera diberangkatkan ke Poso malam itu juga untuk mempercepat penanganan darurat.
“Besok siang tim sudah tiba dan akan langsung mendampingi Bupati dalam penanganan di lapangan,” ungkap Budi Irawan.
Ia menambahkan, sejauh ini terpantau tiga kecamatan terdampak dengan 33 warga luka-luka, 37 rumah rusak, serta 4 fasilitas umum ikut terdampak.
BNPB juga meminta Pemkab Poso segera menetapkan status darurat bencana untuk mempercepat langkah-langkah penanganan.
Bupati Poso, Verna Gladies Inkiriwang, menyampaikan bahwa gempa terjadi berulang kali dalam tiga minggu terakhir, terutama di wilayah Pamona Selatan dan Pamona Tenggara.
Ia juga mengusulkan agar dilakukan riset bersama BMKG dan para ahli agar masyarakat mendapat penjelasan ilmiah atas rentetan gempa tersebut.
“Kami butuh bantuan mendesak seperti tenda, terpal, selimut, makanan siap saji, obat-obatan, hingga layanan trauma healing,” kata Verna.
Usai memimpin upacara HUT ke-80 RI, Bupati Poso bersama Forkopimda langsung meninjau para korban di RSUD Poso.
Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, bersama Staf Khusus Menko PMK Mayjen Moh. Lutfie Beta, menyampaikan apresiasi atas respon cepat pemerintah daerah, yang dinilai krusial dalam upaya tanggap darurat.
Sebelumnya, tak lama setelah gempa terjadi, Kepala BPBD Sulteng telah ditugaskan langsung oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, untuk bergerak ke Poso dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Dalam waktu dekat, Kepala BNPB bersama jajaran Kemenko PMK juga dijadwalkan bertolak ke Poso untuk meninjau langsung lokasi terdampak, mendata kerusakan, dan menghadirkan para ahli guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait potensi gempa dan tsunami di wilayah tersebut.
