Jakarta, Timursulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin langsung rombongan kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Sulawesi Tengah dalam kegiatan sosialisasi dan penyelarasan komitmen pemberantasan korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Rombongan terdiri atas para bupati, wali kota, serta ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Kunjungan ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Hari ini saya bersama para bupati, wali kota, dan ketua DPRD se-Sulawesi Tengah berkunjung ke KPK. Ini bukan kunjungan seremonial, tapi bentuk nyata penyelarasan aksi pemberantasan korupsi dari pusat hingga daerah,” ujar Anwar Hafid.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menegaskan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar menyebut bahwa kerja sama dengan KPK adalah langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai integritas di seluruh lini pemerintahan.
“Kolaborasi ini adalah bagian dari ikhtiar kami menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam membangun Sulawesi Tengah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, pimpinan KPK Johanis Tanak turut memberikan pengarahan dan motivasi kepada para kepala daerah dan ketua DPRD.
Ia menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap level pemerintahan.
“Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini kami adakan karena rasa sayang terhadap bapak dan ibu sekalian,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar setiap pejabat mengingat kembali sumpah jabatan mereka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika.
“Tolong dibaca kembali sumpah jabatan. Minta setiap pegawai membacanya ulang saat memangku jabatan, agar sadar betul beban tugas yang diemban,” pesannya.
Ia menyoroti pula bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, namun juga meresap ke dalam sistem pelayanan publik.
Dengan semangat kolaboratif ini, Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Anwar Hafid menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
