Parigi Moutong – Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, secara resmi membuka kegiatan Pra Penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi seluruh Puskesmas se-Kabupaten Parigi Moutong, yang digelar di Aula lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, pada Senin, (4/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembinaan dan evaluasi kesiapan Puskesmas menuju penerapan sistem BLUD, sebagai bentuk transformasi pelayanan kesehatan yang lebih profesional dan mandiri.
Acara turut dihadiri oleh Ketua TP-PKK, Kepala BPJS Kesehatan, para pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah, tim penilai BLUD, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan penting ini dalam keadaan sehat dan lancar.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pra penilaian ini adalah langkah strategis dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Pra penilaian ini merupakan tahap penting untuk memastikan kesiapan Puskesmas dalam memenuhi standar administrasi, teknis, dan keuangan sebagai BLUD,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh Kepala Puskesmas beserta tim kerja untuk mengikuti proses ini secara sungguh-sungguh.
Menurutnya, pra penilaian harus dimaknai sebagai momen introspeksi dan perbaikan menyeluruh, agar saat penilaian resmi nanti, seluruh aspek layanan dapat dinilai maksimal.
“Saya mengajak seluruh jajaran Puskesmas untuk terus meningkatkan kompetensi, membangun budaya kerja yang transparan, serta memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas. Penilaian BLUD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cerminan dari pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.
Ia berharap kegiatan pra penilaian ini mampu mendorong lebih banyak Puskesmas di Kabupaten Parigi Moutong untuk memenuhi kriteria BLUD secara menyeluruh dan membawa kemajuan nyata dalam sistem layanan kesehatan daerah.
