Jakarta, Timursulawesi.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, memimpin langsung audiensi ke Kementerian Sosial RI pada Selasa (29/7/2025) di Jakarta. Audiensi ini membawa visi strategis “Gerbang Desa: Gerakan Membangun dari Desa“ sebagai model penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan wilayah tertinggal.
Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sekda Zulfinasran, Plt. Kadis Sosial Try Nugrah Adiyarta, serta unsur legislatif DPRD Parigi Moutong. Sementara dari pihak Kemensos hadir Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, beserta jajaran Ditjen Linjamsos, Pemberdayaan Sosial, dan unit kerja terkait.
Kabupaten Parigi Moutong mencatat angka kemiskinan 14,2% pada tahun 2024, masih berada di atas rata-rata nasional. Persoalan diperburuk dengan tingginya angka anak tidak sekolah, terbatasnya akses layanan dasar di Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta kondisi geografis yang rawan bencana dan menghambat distribusi bantuan.
Menurut Pemda, penanganan konvensional tidak cukup. Diperlukan pendekatan terpadu dan berbasis desa.
Dalam forum audiensi, Bupati Erwin menyampaikan lima usulan prioritas:
- Perluasan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi 72.475 jiwa.
- Pendirian Sekolah Rakyat di atas lahan 19,5 hektare bagi anak-anak tidak sekolah.
- Pengembangan Rumah Sejahtera Terpadu sebagai pusat layanan dan pemberdayaan warga prasejahtera.
- Penguatan Lumbung Sosial di dua wilayah rawan bencana.
- Pemberdayaan KAT melalui pelatihan, pembangunan rumah, dan infrastruktur dasar.
Wamen Sosial Agus Jabo menyebut Gerbang Desa sebagai contoh “inovasi lokal berbasis desa yang konkret dan visioner.” Kemensos akan memproses usulan tersebut melalui mekanisme regulasi, termasuk validasi data PBI, peninjauan teknis lahan, serta penyusunan nota kesepahaman lintas kementerian. Kemensos juga mendorong integrasi data melalui platform SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Jika disetujui dan direalisasikan, Gerbang Desa dinilai berpotensi menjadi cetak biru baru dalam pembangunan sosial untuk wilayah tertinggal. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menyatakan kesiapan menjalin sinergi dengan Kementerian Desa, Kemendikbudristek, dan BNPB demi memastikan program berjalan lintas sektor.
“Kami tidak datang membawa proposal, tapi harapan ribuan warga desa yang ingin keluar dari ketertinggalan,” tegas Bupati Erwin dalam forum audiensi.
Langkah Parigi Moutong ini menjadi simbol keberanian daerah menjemput keadilan sosial dari pusat. Gerbang Desa bukan sekadar program, tapi sebuah tekad membangun dari akar rumput demi Indonesia yang lebih adil dan merata.
