Maluku Utara, Timursulawesi.id – Aspirasi masyarakat tentang percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara mendapat respon langsung dari Komisi II DPR RI. Dalam kunjungan kerjanya ke Sofifi, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama anggota Komisi II lainnya, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, turut menerima langsung demonstrasi warga yang mendukung pemekaran tersebut.
Kedatangan rombongan Komisi II disambut dengan aksi damai dari Aliansi Majelis Rakyat Sofifi (MARKAS), yang menggelar unjuk rasa di depan lokasi kunjungan. Mereka membawa spanduk dan menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembentukan DOB Sofifi.
Menanggapi aksi tersebut, Rifqinizamy menegaskan bahwa Komisi II DPR RI serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sofifi. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai daerah persiapan dalam waktu tiga bulan ke depan sebagai langkah awal proses pemekaran.
“Kami minta Mendagri segera menyusun PP daerah persiapan. Setelah itu, pembahasan DOB Sofifi akan resmi masuk dalam agenda Komisi II,” ujar Rifqinizamy di hadapan para demonstran, pada Senin, 28 Juli 2025.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat Sofifi adalah bagian dari dinamika pembangunan daerah yang harus direspon dengan bijaksana.
“Kami memahami semangat masyarakat. Namun, semua ini harus mengikuti prosedur hukum dan administrasi yang berlaku. Saya minta warga untuk tetap bersabar dan percaya bahwa kami di Komisi II serius mengawal proses ini,” ujar Longki kepada media.
Menurut Longki, proses pembentukan DOB saat ini tidak semudah masa lalu. Semua daerah yang mengusulkan pemekaran harus melalui masa persiapan selama tiga tahun, dengan evaluasi ketat terhadap aspek pemerintahan, fiskal, dan infrastruktur.
“Dulu, daerah bisa langsung dimekarkan seperti Maluku Utara pada tahun 1999. Sekarang, semuanya harus bertahap dan berbasis regulasi terbaru,” jelas mantan Gubernur Sulawesi Tengah ini.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyambut positif perhatian yang diberikan Komisi II. Ia menyebut kehadiran para wakil rakyat tersebut sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat daerah.
“Ini kunjungan yang sangat strategis. Namun, saya harap masyarakat tetap sabar, karena proses ini membutuhkan waktu dan langkah-langkah terukur,” ujar Sherly.
Ia juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak mudah terprovokasi. “Kami akan terus fokus membangun infrastruktur di Sofifi agar dapat sejajar dengan ibu kota provinsi lainnya,” tambahnya.
Komisi II DPR RI dijadwalkan akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke wilayah lainnya untuk menyerap aspirasi terkait pemekaran daerah.
