Jakarta, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memaparkan roadmap ketenagakerjaan berbasis lokal kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta, Senin (28/7/2025). Langkah ini menjadi sinyal kuat dari daerah dalam mendorong reformasi ketenagakerjaan yang kontekstual, inklusif, dan berbasis data lapangan.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, memimpin langsung audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kemnaker RI. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan empat usulan strategis yang menjadi respons atas tantangan utama ketenagakerjaan di daerah: rendahnya kualitas kerja, terbatasnya akses pelatihan, serta dominasi sektor informal.
“Isunya bukan semata soal pengangguran, tapi juga kualitas kerja dan ketimpangan akses pelatihan,” tegas Bupati Erwin.
Ada empat yang menjadi usulan strategis Parigi Moutong diantaranya :
- Pelatihan vokasi berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa.
- Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau wilayah terpencil dengan pendekatan pelatihan berbasis karakteristik daerah.
- Digitalisasi layanan pasar kerja dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.
- Sinkronisasi program Job Fair antara pusat dan daerah agar sesuai dengan kompetensi lokal dan kebutuhan industri.
Berdasarkan data BPS 2025, Parigi Moutong memiliki 348.938 penduduk usia kerja dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,68% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya 2,10%. Meski angka pengangguran tergolong rendah, terdapat lebih dari 58 ribu orang yang bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga, mencerminkan lemahnya perlindungan kerja dan rendahnya produktivitas sektor informal.
Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Prof. Dr. Cris Kuntadi, menyambut baik usulan tersebut. “Kami siap menjajaki sinergi program lebih lanjut antara pusat dan Parigi Moutong,” ujar perwakilan Sesditjen Lavotas.
Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Sekda Zulfinasran, Kadisnakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kadinsos Tri Nugrah Adiyarta, serta perwakilan DPRD Parigi Moutong. Mereka menyuarakan dukungan penuh terhadap inisiatif Bupati dalam memperjuangkan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada masyarakat akar rumput.
Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam tata kelola ketenagakerjaan daerah. Parigi Moutong menunjukkan bahwa daerah bukan hanya objek kebijakan pusat, melainkan aktor perubahan yang mampu menghadirkan solusi berbasis data dan kebutuhan riil.
Di tengah tantangan ketimpangan infrastruktur dan keterbatasan fiskal, Parigi Moutong menegaskan pentingnya kehadiran negara di desa. Bukan semata lewat bantuan, melainkan melalui kolaborasi sistematis dan penguatan kelembagaan.
Transformasi ketenagakerjaan nasional tidak bisa hanya dibangun dari atas ke bawah. Dibutuhkan keberanian daerah untuk menyuarakan kebutuhan, mendesain solusi, dan menguji efektivitasnya. Parigi Moutong, dalam konteks ini, menunjukkan bahwa suara daerah bisa menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan nasional yang lebih adil dan relevan.
