Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, didampingi Ketua DPRD Parimo, Wakapolres Parimo, serta Kepala Dinas Kesehatan, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Puskesmas Torue, Jumat (11/7/2025). Kegiatan berlangsung di Jl. Pakabata Jalur II, Desa Bambalemo.
Dalam sambutannya, Wabup Abdul Sahid menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Torue dan sekitarnya.
“Kesehatan adalah fondasi utama bagi pembangunan. Tanpa masyarakat yang sehat, mustahil pendidikan, ekonomi, dan sosial berjalan optimal,” tegasnya.
Abdul Sahid menegaskan, pembangunan Labkesmas dan Puskesmas Torue juga merupakan respon konkret terhadap kebutuhan masyarakat miskin, kelompok rentan, dan warga di wilayah dengan akses sulit.
Melalui program ini, Pemkab Parigi Moutong menginisiasi layanan kesehatan berbasis mobile seperti, penjemputan pasien gawat darurat, Pemeriksaan kesehatan ke rumah (home visit), pengantaran pasien pasca-rawat inap, dan layanan pengantaran jenazah secara gratis bagi warga tidak mampu.
“Puskesmas Torue akan menjadi pusat program Sehat Bersama di wilayah selatan,” kata Sahid.
Ia menambahkan, daerah yang kuat lahir dari masyarakat yang sehat. Maka pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang pemberdayaan tenaga kesehatan dan menjadikan masyarakat sebagai pusat layanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, I Gede Widiada, menyampaikan bahwa pembangunan Puskesmas Torue dan Labkesmas merupakan bagian dari Program 100 Hari Kerja Bupati Erwin Burasa dan Abdul Sahid, khususnya melalui inisiatif Program Sehat Bersama.
Untuk diketahu bahwa jadwal pembangunan Puskesmas Torue dimulahkan dari tanggal 18 Juni hingga 14 Desember 2025 dengan durasi waktu kerja 180 hari kelender, sedangkan Labkesmas dimulai 12 Juni sampai dengan 23 Desember 2025, lama kerja 195 hari kelender.
Sedangkan pengawasan teknisnya akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas PUPRP, dan Inspektorat Daerah.
“Keberhasilan pembangunan ini tak hanya ditentukan oleh pelaksana, tapi juga oleh pengawasan dan partisipasi bersama. Mari kita kawal prosesnya dengan semangat gotong royong,” pungkasnya.
