Palu, Timursulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Selasa (8/7/2025), di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, serta pejabat lingkup Pemprov Sulteng. Acara juga dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” di BPSDMD Provinsi Sulteng.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama misi pemerintahannya. Ia menyebutkan dari sembilan program unggulan BERANI (Bersama Anwar-Reny), program kesembilan yakni BERANI Berintegritas menjadi kunci keberhasilan delapan program lainnya.
“Delapan program sebelumnya tidak akan maksimal tanpa integritas. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada seberapa bersih dan jujur aparatur kita dalam bekerja dan melayani,” tegasnya.
Anwar juga mengisahkan pengalamannya saat menjabat Bupati Morowali selama 10 tahun, di mana ia rutin berkonsultasi dengan KPK agar kebijakan tetap sesuai aturan.
“Saya bukan alergi KPK. Justru saya anggap KPK sebagai mitra penguatan pemerintahan. Saya pernah minta pendampingan langsung saat menangani bantuan bencana,” ujarnya.
Secara tegas, Anwar menyentil praktik buruk birokrasi, seperti jual beli jabatan dan intervensi tim sukses yang menurutnya harus dihentikan.
“Saya sudah ingatkan sejak awal, tidak boleh ada jabatan yang dibeli. Jangan coba-coba lewati pintu belakang, apalagi lewat istri saya. Itu cara saya menjaga integritas,” katanya.
Terkait gratifikasi, Anwar mengingatkan bahwa pemberian sekecil apa pun bisa menjadi jebakan moral.
“Gratifikasi itu banyak abu-abunya. Yang menggoda itu ‘setan-setan kecil’ di sekitar kita. ASN harus tegas dan transparan,” ucapnya.
Gubernur juga mendorong optimalisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap OPD, peningkatan pelaporan, serta kesadaran terhadap Survei Penilaian Integritas sebagai alat kontrol internal KPK.
Tak hanya pendekatan hukum, Anwar juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas melalui nilai-nilai religius.
“Kita ini manusia, takut pada dua hal: Tuhan dan aparat hukum. Maka nilai religius harus melekat. Shalat tepat waktu, misalnya, itu bagian dari komitmen pribadi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian layanan publik dan digitalisasi pemerintahan yang transparan.
“Pelayanan yang baik bukan soal cepat, tapi soal pasti. Kalau satu jam tidak mampu, jangan janji satu jam. Jangan buka celah korupsi kecil-kecilan,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur berharap kehadiran KPK di Sulteng memperkuat budaya antikorupsi yang lebih sistematis.
“Kita bukan malaikat, tapi jangan jadi setan. Selama bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas, insyaAllah kita akan selamat,” pungkasnya.
