Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Anggota legislatif (Anleg) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Wardi, SH, dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendorong Dinas Sosial agar memberikan insentif tambahan lewat dana daerah untuk Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan Tagana.
Hal tersebut diungkapnya saat Pansus LKPJ Tahun anggaran 2024, diruang sidang gedung DPRD Parigi Moutong, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Wardi menyebutkan, bahwa pendamping dan relawan tersebut patut kiranya daerah memberikan apresiasi, karena tugas lapangan yang emban sangatlah berat.
“Kiranya tahun depan harus ada dana sering daerah yang disiapkan untuk mereka sebagai pendamping, jangan hanya mengharap insentif dari pusat saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata wardi, dinas terkait jangan hanya mau memerintahkan para pendamping untuk bekerja melakukan pendataan, tapi perluh juga diperhatikan soal kesejahteraannya.
“Jadi untuk penetapan angkanya nanti tinggal kita liat saja secara juknis, yang terpenting bahwa dinas harus punya komitmen dulu,” tuturnya.
Selain itu ia juga menyampaikan soal, dinas sosial mempunyai program prima dona yang sangat menyentuh langsung dengan masyarakat yakni program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE.
Olehnya program ini kedepannya jangan hanya mengharapkan dana pokok pikiran dari DPRD saja, tapi harus ada juga dana reguler dari dinas terkait.
“Karena program tersebut adalah merupakan program yang menyentuh langsung kerakyat,” ujarnya.
Sementara kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, Kabupaten Parigi Moutong, Safa’at Pampi mengatakan, pihaknya akan melaporkan usul pansus tersebut pada pimpinan.
“Untuk Tahun 2024 dan 2025, kami sudah membantu warga binaan eks Narkoba di LPKS kecamatan Siniu serta membenahi bangunannya, dan menyalurkan sembako pada lansia,” sebutnya.
Ia menambahkan, di Tahun 2025, pihaknya mendapatkan tiga kali perubahan anggaran, karena adanya efesiensi.
“Ini bisa menjadi catatan penting juga bagi DPRD, bahwa kondisi kita saat ini masih mengalami efesiensi anggaran,” pungkasnya.
