Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana (TDB) usai banjir besar melanda tiga kecamatan di wilayah utara kabupaten tersebut.
Banjir yang terjadi sejak Selasa, 17 Juni 2025 itu, berdampak pada 12 desa di Kecamatan Bolano Lambunu, Bolano, dan Ongka Malino. Hingga Kamis, 19 Juni 2025, banjir belum sepenuhnya surut, khususnya di sejumlah desa di Kecamatan Bolano dan Bolano Lambunu.
Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, menjelaskan bahwa dua desa di Kecamatan Ongka Malino, yakni Desa Ongka dan Malino, sempat terdampak namun kini air sudah surut. Sementara itu, di Kecamatan Bolano, banjir masih merendam enam desa Bolano, Bolano Barat, Lembah Bomban, Wanamukti Utara, Wanamukti, dan Sritabaang. Adapun di Kecamatan Bolano Lambunu, banjir menerjang Desa Anutapura, Siendeng, Lambunu Utara, dan Lambunu.
“Untuk Ongka, banjirnya sudah surut. Tapi sampai saat ini masih ada empat desa lain yang masih tergenang,” ujar Rivai dari ruang kerjanya.
Data BPBD mencatat sebanyak 112 Kepala Keluarga (KK) atau 448 jiwa terdampak di Desa Bolano saja, termasuk tujuh bayi. Para pengungsi Desa Bolano kini ditampung di MTS 3 Parigi, sementara sebagian warga Bolano Barat memilih mengungsi ke rumah kerabat.
“Di Sritabaang, warga suku Bali tetap bertahan meski air masih tinggi. Begitu pula masyarakat di Desa Siendeng,” tambahnya.
Sebagai respons cepat, BPBD bersama lintas sektor telah membentuk posko induk dan dua dapur umum di sekitar shelter pengungsian Bolano. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan turut serta memberikan layanan terpadu bagi para penyintas.
BPBD juga berencana mendirikan hunian sementara (huntara) berbahan tenda keluarga untuk warga yang kehilangan tempat tinggal, terutama di Desa Bolano dan Lembah Bomban, yang juga dilaporkan mengalami longsor.
Pasokan logistik mulai didistribusikan. Dinas Ketahanan Pangan mengirimkan beras, sementara Dinas Kesehatan telah membuka posko medis di lokasi pengungsian dan memaksimalkan pelayanan di poskesdes desa terdampak. Pengiriman obat-obatan tambahan juga dilakukan ke Desa Wanamukti Utara.
Banjir juga mengganggu infrastruktur. Menurut hasil pantauan TRC dan BPBD, salah satu penyebab banjir adalah deker jalan utama yang terlalu kecil, sehingga air meluap dan sempat mengancam fasilitas vital seperti listrik.
“Malam pertama bencana, listrik di Desa Siendeng terpaksa dipadamkan karena air masuk ke Kantor PLN,” kata Rivai.
Untuk mengatasi hal ini, BPBD akan berkoordinasi dengan Balai Jalan Provinsi Sulteng guna memperbaiki deker dan melakukan normalisasi Sungai Bolano. Namun, keterbatasan anggaran tanggap darurat membuat penanganan menyeluruh belum memungkinkan.
Rivai menjelaskan bahwa penanganan sungai membutuhkan perencanaan lintas instansi. Sungai Bolano termasuk kewenangan BWS II Gorontalo, sedangkan wilayah dari Tompis hingga Taopa berada di bawah tanggung jawab Cikasda Provinsi Sulteng.
Meskipun Cikasda terbatas alat berat, BWS III Sulteng telah menyatakan kesiapannya untuk membantu jika status tanggap darurat diberlakukan secara resmi.
“BWS punya alat berat, dan mereka siap bantu jika status TDB telah ditetapkan,” pungkasnya.
