Palu, Timursulawesi.id – Sebanyak 322 kepala desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kabupaten Morowali Utara (Morut) mengikuti Coaching Clinic pembentukan badan hukum Bumdes, yang digelar di Swiss Belhotel Palu.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, pada Rabu malam 18 Juni 2025. Dalam sambutannya, Wabup Djira menekankan pentingnya posisi strategis Bumdes sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi desa dan pendukung program ketahanan pangan serta penyediaan makanan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Bumdes sebagai lembaga ekonomi desa harus memiliki kedudukan hukum yang sah agar mampu menjalin kemitraan luas dan mengakses pendanaan serta program-program pemerintah,” ujar Wabup Djira.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas PMD Kabupaten Morowali Utara. Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum, administrasi, hingga strategi pengembangan usaha desa.
Wabup menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa dan pengurus Bumdes dalam membangun manajemen yang sehat dan akuntabel. Ia juga mengingatkan bahwa Bumdes harus menjadi aktor utama dalam produksi, distribusi, dan penyediaan bahan pangan lokal untuk mendukung program strategis nasional.
“Gunakan kesempatan ini untuk belajar. Saya berharap peserta memahami secara komprehensif proses, persyaratan, dan manfaat pembentukan badan hukum Bumdes,” pesannya.
Lebih lanjut, Wabup Djira juga menyinggung keberadaan program Koperasi Merah Putih yang diinisiasi pemerintah pusat. Ia menegaskan, Bumdes dan Koperasi Merah Putih bukan untuk dipertentangkan, tetapi harus saling mendukung demi kesejahteraan masyarakat.
“Perbedaannya hanya pada kepemilikan. Bumdes dimiliki desa, sedangkan Koperasi Merah Putih dimiliki masyarakat perorangan. Keduanya harus tumbuh bersama,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa tidak menonjolkan salah satu model usaha hingga menimbulkan persaingan tidak sehat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa Dinas PMD Morut, Fadlun SE, MM, menyampaikan alasan pelaksanaan pelatihan di Palu. Selain fasilitas dan akses yang lebih memadai, pelatihan ini memerlukan jaringan internet yang stabil untuk mendukung akses ke aplikasi Kemendes RI.
“Pelatihan ini juga mempermudah sinkronisasi data Bumdes se-Morut oleh Dinas PMD Provinsi, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid,” ungkap Fadlun.
Sejak pemerintahan Bupati Delis dan Wabup Djira dimulai pada 2021/2022, Pemda Morut juga menggulirkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp 300 juta per desa. Dana ini mendorong lahirnya lebih dari seribu kelompok usaha produktif, termasuk yang dikelola oleh perempuan, pemuda karang taruna, petani, dan nelayan.
Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh perwakilan Kementerian Desa dan PDT, dipandu oleh Sekretaris Dinas PMD Morut, Charles Toha.
