Parigi Moutong, Timursulawesi – Pada hari ini Kamis, 22 Mei 2025, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PKS, Muhammad Basuki, menyoroti tajam pemangkasan anggaran yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat, khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur jalan dan drainase.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PU yang berlangsung di ruang Komisi III, Basuki menyatakan keprihatinannya atas minimnya progres pembangunan jalan tahun ini.
“Waktu LKPJ 2024, saya sudah sampaikan bahwa hanya 15 kilometer jalan yang terselesaikan. Tapi tahun 2025 ini saya lihat tidak ada sama sekali. Nanti saya akan tanyakan langsung ke TAPD,” ujar Basuki.
Ia juga menyayangkan adanya pemangkasan drastis hingga 88 persen terhadap biaya perjalanan dinas Dinas PU, padahal instansi tersebut merupakan ujung tombak pembangunan di daerah.
“Saya mencoba berpikir positif, mungkin banyak kegiatan yang dihapus. Tapi anehnya, saya lihat beberapa kode rekening yang dihapus masih memiliki kegiatan, seperti DBH dan PAD. Seharusnya itu tidak perlu dihapus,” tegasnya.
Basuki menyinggung pula Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan penghapusan beberapa anggaran dari DPA Dinas PU, termasuk DAU, DAK pembangunan, kegiatan seremonial, dan 50 persen perdis (perjalanan dinas).
Ia menekankan pentingnya pembangunan jalan sebagai prioritas utama dan berencana meminta perhatian khusus dari Bupati yang baru.
“Berdasarkan data dari Sekretaris Dinas PU, masih 35 persen jalan yang dibangun. Lalu bagaimana dengan sisanya yang rusak?” ungkap Basuki.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti persoalan banjir di wilayah Ibu Kota Kabupaten Parigi yang disebabkan oleh tingginya curah hujan serta buruknya sistem drainase.
Untuk itu, ia mendorong Dinas PU agar turut mendampingi DPRD melakukan koordinasi dan kunjungan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tengah guna membahas penanganan banjir.
“Khusus drainase dalam kota, mohon diperhatikan. Masalahnya ada dua; pertama pohon yang akarnya merusak jalan poros, kedua, drainase yang sudah dibangun tapi tidak dirawat oleh pihak kelurahan,” jelasnya.
Basuki juga meminta agar semangat kebersihan melalui program KUKUSA yang pernah dijalankan saat meraih Adipura 2023, dihidupkan kembali oleh seluruh kelurahan di wilayah ibu kota kabupaten.
“Saya sarankan, kalau ada usulan pembangunan drainase, harus disertai surat pernyataan pemeliharaan dari pihak kelurahan atau desa. Minimal dibersihkan dan dijaga kebersihannya,” tutupnya.
