banner 970x250
Daerah  

Tegaskan Penyusunan Dokumen SKK, Bappelitbangda Parigi Moutong Geser Kick Off Meeting PPSP

Ket. Foto : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.

Parigi, Timursulawesi – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menunda pelaksanaan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang semula dijadwalkan pada 19 Mei 2025.

Penundaan tersebut dilakukan guna menyesuaikan jadwal bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat.

banner 728x90

“Jadwal kegiatan sebenarnya 19 Mei 2025, tapi karena masih ada kendala sedikit, maka Bappelitbangda menyesuaikan jadwal dengan Dinas Perumahan Parigi Moutong,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.

Berita lainnya :  Gubernur Deklarasikan Wajib Belajar 13 Tahun & Program “Berani Sehat” di Musrenbang RPJMD 2025–2029

Ia menegaskan bahwa pembahasan ini perlu segera ditindaklanjuti, mengingat hanya dua kabupaten di Sulawesi Tengah yang tahun ini mendapat pendampingan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), yakni Parigi Moutong dan Banggai.

Menurut Nyoman, keberhasilan Parigi Moutong mendapatkan pendampingan tersebut tidak lepas dari kerja sama Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) yang telah melakukan review dokumen sanitasi tahun sebelumnya.

Berita lainnya :  Parigi Moutong Siap Jadi Pemain Utama Industri Durian Nasional dan Internasional

“Tahun ini kita sangat bersyukur karena Parigi Moutong terpilih sebagai penerima pendampingan SSK. Ini hasil kerja keras tim dalam melakukan peninjauan dokumen sebelumnya,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemutakhiran data untuk dokumen SSK masih akan berlanjut tahun ini, karena hingga saat ini baru lima kecamatan yang dilakukan studi tera oleh Dinas Kesehatan pada 2024.

Berita lainnya :  Wabup: Tinjau lokasi “PETI” Kayuboko, Warga Penambang Harus Ikut Aturan Pemerintah

Nyoman menekankan pentingnya dokumen SSK dalam mengakses bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang sanitasi. Pemerintah pusat pun merekomendasikan agar Parigi Moutong dapat menyelesaikan minimal 50 persen dari dokumen tersebut dalam waktu dekat.

Selain Bappelitbangda, penyusunan dokumen SSK juga melibatkan sejumlah OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Tahun ini, anggaran Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena rasionalisasi. Jadi, jika memungkinkan, rapat kecil kita gabungkan dengan kegiatan kami agar tetap berjalan,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *